KASAT SATPOL PP “PLIN PLAN ” Bangunan Warga Tetap Dibongkar

Surabaya,Centralberita.id – Pembongkaran sengketa lahan antara warga dukuh kupang barat dan utara kembali bergejolak .
Satpol PP Surabaya selaku pihak dari pemkot telah melakukan pembongkaran lahan yang di klaim aset milik pemkot surabaya pagi sekitar jam 09.00 wib lebih hingga menjelang siang hari rabu (18/9/2019).
Iskandar selaku penegak perda sempat memerintahkan anggotanya Satpol PP kota Surabaya untuk membatalkan eksekusi pembongkaran dikarenakan menghindari adanya bentrokan visik antara warga dengan anggotanya walaupun telah ada Seprint dan ditanda tangani oleh Kasat Pol PP M Irfan.

Walaupun Sprint sempat dibacakan oleh iskandar selaku komandan penegak perda satpol pp dibatalkan alias ditunda karena dikwatirkan adanya bentrokan terhadap para warga yang dibantu LSM KBRSP ( Keluarga Besar Rakyat Surabaya Perjuangan ) yang dipimpin oleh Yanto (Banteng) Beserta rekan2nya.
Pembacaan surat eksekusi sempat dibacakan dengan dasar pembongkaran tidak memiliki IMB dan aset sebidang tanah tersebut milik pemkot Surabaya berdasarkan sertifikat HPL yang diterbitkan pada tahun 1999. LSM KBRS perjuangan dan tidak mau tinggal diam bahkan melakukan perlawanan dengan orasi.


Pembacaan eksekusi mendadak terhenti .
Orasi penolakan terus berkumandang dibantu warga juga meneriakan yel yel sambil menuggu kedatangan Kasat Pol.PP kelokasi dan tidak lama H.M Irfan Kasat Pol PP datang, dan sempat berkomunikasi dengan yanto (Banteng) .
DARMADI selaku pihak dari dinas pertanahan Pemkot Surabaya bagian sengketa dan pemeliharaan tanah .
Setelah negoisasi kasat.Pol.PP antara Yanto (Banteng) serta turut juga Darmadi datang Jufa Yunus selaku Camat Sawahan beserta Pieter Kabid.Pol PP, maka keputusan Kasat PoL PP untuk tidak membongkar dan menunda untuk sementara sambil menunggu dalam menempuh gugatan jalur hukum, ungkapnya.
Yanto(Banteng) pada pemilik lahan yang mempunyai hak diatas aset Pemkot Surabaya yang sudah memiliki surat HPL pemegang hak pemerintah kota madya tingkat ll kota surabaya,untuk segera dilakukan gugatan jalur HuKum.

Namun diluar dugaan esok hari pernyataan sikap untuk menunda eksekusi ternyata bualan semata sikap plin plan penegak perda sangat disayangkan,ucap salah satu warga, kamis Pagi ( 19/09/2019 ) .
Pembongkaran bangunan mirip gudang sangat disayangkan dan warga sangat kecewa sekali dengan sikap penegak perda.
Dengan bahasa yang dipolitisi penuh kebohongan.
Hari ini warga beserta pemilik lahan menuduh Kasat Pol PP H M Irfan beserta jajaran sangat plin plan dan bertindak semena -mena menciptakan kebohongan publik.

Ahli waris Hj Sumarni beserta suaminya H.Basri mengatakan Bahwa tanah dengan dasar surat petok D atas nama Mariman mulai tahun 1971 dengan walikota Purnomo Kasidi waktu itu sampai sekarang Bu  Risma,belum ada pelunasan bukti ada ditunjukan kepada awak media dan disaksikan para beberap LSM .

Jadi sebidang tanah tersebut awalnya ada pelepasan oleh negara diwakili oleh pemkot daerah tingkat ll surabaya . para warga pemilik lahan yang berada dilokasi dengan luas 214.095m2 berdasarkan sertifikat HPL sesuai lokasi yang ada di Duku kupang Barat blok GX/26 juga Belum terbayar oleh pemkot tingkat ll sby hingga sekarang walikota terbaik yang mendapat beberapa penghargaan, bu Risma.
Ahli waris tetap mempunyai hak sebidang tanah yang dilokasi tersebut dengan siasat tangan Besi memakai payung penegak perda diiring semena -menah.
Satpol PP ternyata tidak melihat dengan jeli tanpa melihat dari alat bukti yang LAINNYA…dari warga tersebut. ( Mimbar )