Hakim Tolak Praperadilan Tersangka” SEKDA Gresik “

GRESIK-CentralBerita.id.Hakim Tunggal Rina Indrajanti, S.H menolak praperadilan Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya dalam sidang putusan di PN Gresik, Senin (11/11).

Sidang dihadiri kuasa Pemohon Hariyadi, SH. Sedangkan dari Termohon (jaksa) hadir, Alifin Nur Wanda, Agung Ngura, dan Esti Harjanti Chandrarini.

Sebelum Hakim menyatakan Praperadilan Sekda ditolak, Hakim membacakan sejumlah pertimbangan.
Namun, ada sejumlah pertimbangan dalam sidang putusan yang tak dibacakan oleh Hakim.

Seperti materi Permohonan tak dibaca, jawaban Termohon tak dibaca, Pemohon ajukan Replik tak dibaca, Termohon ajukan Duplik tak dibaca.

Hakim menyatakan, dalam memutuskan praperadilan ada sejumlah pertimbangan, di antaranya, keterangan saksi yang dihadirkan.

Saksi bukti dimaksud di antara yang dihadirkan jaksa mantan Kabid BPPKAD Bambang Sayogyo, dan sejumlah Kabid BPPKAD yakni Herawan, Mustofa, dan Sekpri Sekda Lilis.

Saksi lain, adalah Kepala BKD sekaligus Plh Sekda Gresik Nadlif, mantan Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subiyanto, dan Jaksa Kejari Gresik Imade Agus Mahendra, dan 2 scurity Perum Grand Garden Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Febri Firnanda dan Muhammad Haidar, tempat Termohon Sekda bertempat tinggal.

Pada kesempatan ini, Hakim juga mengungkapkan, bahwa pemanggikan saksi maupun penetapan tersangka kepada Sekda Andhy Hendro Wijaya yang dilakukan penyidik sah.” Pemanggilan Sekda baik sebagai saksi maupun tersangka sah,” tegasnya.

Hakim dalam amar putusan juga mengungkapkan, bahwa berdasarkan kesaksian saudari Lilis (Sekpri Sekda) bahwa saat penyidik menanggil Pemohon (Sekda) pada 14 Oktober agar hadir memenuhi panggilan sebagai saksi.

Kemudian, Lilis menceritakan dialog dengan Sekda yang meminta agar hadir memenuhi panggilan penyidik, yang kemudian dijawab Sekda tak mau hadir karena sudah tau menjadi TO (target operasi), adalah bentuk sebagai warga negara, khususnya pejabat pemerintah yang tak patuh terhadap hukum. ” Tindakan Pemohon dimaksud masuk ketegori melarikan diri,” jelasnya.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018. Dimana, praperadilan itu ditolak ketika diajukan oleh tersangka yang melarikan diri/daftar pencarian orang.

Sementara Kuasa Pemohon, Hariyadi S.H, menanggapi putusan hakim yang menolak Praperadilan Pemohon menyatakan, praperadilan hanya formil.

Namun, pokok perkara tetap hasil sidang banding mantan Plt Kepala BPPKAD, M.Muktar.” Jika pokok perkara di banding berubah maka akan bisa berubah, ” katanya. “Hasil sidang praperadilan tak ada artinya jika hasil banding lain,” pungkasnya. (Shr)