Usut Tuntas Hasil OTT KPK, Penjarakan DPRD Yang Bermasalah

Mojokerto,centralberita.id – DPRD kota Mojokerto bentuk Pansus korupsi di DPRD Kota Mojokerto,masa bhakti 2014-2019 dan Usut Tuntas Hasil OTT KPK Tahun 2017.
Korupsi di DPRD Kota Mojokerto” agar segera diusut tuntas ,unjuk rasa yang digelar oleh LSM “Mojokerto Watch” di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto sekitar jam 09.00 Wib [24/02/2020] .
Dari orasi yang disampaikan oleh Machradji Machfud ,unjuk rasa dilakukan oleh karena belum puas dengan hasil proses hukum terhadap kasus suap dan korupsi yang terjadi di DPRD Kota Mojokerto tahun 2017. Machradji dengan nada lantang “Mengapa kasus korupsi di DPRD Kota Mojokerto 2017 hanya 5 (lima) orang saja yang terjerat dan dipenjara ? Kenapa 22 Anggota DPRD Kota Mojokerto 2014-2019 yang diduga terlibat dan menerima uang suap atau korupsi dibiarkan berlenggang diluar seenaknya ?”.

Demi keadilan, kedudukan yang sama dimuka hukum maka ke-22 orang anggota DPRD itu harus diusut tuntas atau diproses hukum karena diduga terlibat korupsi. Bila perlu harus dipenjarakan seperti yang lain kalau memang tebukti korupsi”, sambung Machradji dalam orasinya.

Seluruh Anggota DPRD Kota Malang bisa masuk penjara semua karena kasus korupsi yang sama dengan DPRD Kota Mojokerto. Kenapa DPRD Kota Mojokerto kok tidak bisa ?”, pungkas Machradji.

Sebagaimana yang telah diketahui oleh publik, bahwa sudah lima orang diganjar vonis pidana penjara terkait kasus korupsi di DPRD Kota Mojokerto tahun 2017. Mereka adalah Purnono mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruk dan Abdullah Fanani mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mantan Wali Kota Mojokerto dan Wiwied Febryanto mantan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kota Mojokerto

Korupsi terjadi saat pembahasan PAPBD Kota Mojokerto, pengalihan anggaran APBD dana hibah Pelyteknik Elektronika Negeri Surabaya[ PENS ) dialihkan ke dana perbaikan lingkungan Dinas PUPR.

Untuk memuluskan rencana pembahasan PAPBD tersebut telah disepakati DPRD diberi uang suap sebesar Rp. 500 juta oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Rp. 150 juta telah diserahkan oleh Wiwied kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto tanggal 10 Juni 2017, dan kemudian diduga telah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Namun seminggu kemudian tanggal 16 Juni 2017 uang suap kekurangannya Rp.300 juta diberikan Wiwied kepada Pimpinan Dewan di Kantor DPD PAN Kota Mojokerto lewat kurirnya. Pada saat itulah Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Purnomo dan Umar Faruk Wakil Ketua ditangkap KPK dalam OTT.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, Junaedi Malik mengaku menerima duit Rp 5 juta dari pimpinan DPR. Diduga uang itu berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wiwiet Febryanto.

“Tadi disinggung (penyidik KPK), tapi kami tak tahu uang itu uang apa. Kami sebagai anggota tak pernah ada janjian terkait bagi-bagi uang untuk PENS,” kata Junaedi setelah diperiksa KPK di Mapolresta Mojokerto, Rabu (12/7/2017).

Menurut politikus PKB ini, uang tersebut diterima langsung dari Wakil Ketua DPRD Fraksi PKB Abdullah Fanani pada Juni sebelum terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia mengaku belum tahu asal sumber uang dan peruntukannya. Junaedi hanya mengira uang itu dari lingkup internal Fraksi PKB.

“Semua anggota terima masing-masing Rp 5 juta dari unsur pimpinan (Dewan),” ujarnya.
Selesai orasi, Machradji dan perwakilan LSM “Mojokerto Watch” diterima Pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Tampak perwakilan yang ikut mediasi antara lain Sumidi, John Tawi, H. Rifai, Supriyo, Fajar dan Jumain. Sedangkan dari Pimpinan Dewan yang menerima perwakilan pengunjuk rasa adalah Ketua DPRD Sunarto (Itok), Wakil Ketua Sony, dan Deny, satu lagi Sekwan., Wakil Pemkot Subambiyanto Asisten Sekdakot, dari Polresta dan dari Kejari Mojokerto.
Supriyo mewakili Mojokerto Watch menyampaikan maksud dan tujuan serta tuntutan unjuk rasa yang dialakukan. Kemudian menyerahkan berkas releasenya kepada Itok. Kemudian Itok sebagai Ketua Dewan memberikan jawabannya dan mengatakan : “ Kami memahahi tuntutan agar DPRD Kota membetuk Pansus guna mengusut tuntas hasil OTT Pimpinan Dewan 2017. Akan tetapi kami harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bekerja secara kolektif kolegial. Sehingga Kami tidak bisa menjawab permintaan Pembentukan Pansus sekarang. Tapi Kami berjanji akan membentuk Pansus sesuai permintan Saudara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Jawaban dari Ketua DPRD Kota Mojokerto tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan proses mediasi berakhir. Namun sebelumnya Machradji menyampaikan usul oleh karena proses hukum terkait korupsi ini telah ditangani oleh KPK. Maka kami siap datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat, mungkin satu bus begitu. Tapi biaya semuanya harus ditanggung oleh DPRD Kota Mojokerto.
Salah seorang perwakilan Mojokerto Watch Jumain, ketika ditanya wartawan apakah bisa para anggota DPRD Kota Mojokero 2014-2019 yang lain bisa terseret dalam kasu korupsi ini ? Jumain menjawab : “ Wah kalau melihat situasi dan kondisinya begini ini, maka mereka para anggota DPRD Kota Mojokerto 2014-2019 berpeluang masuk bui”.
Supriyo kemudian mendatangi tempat konsentrasi masa pengunjuk rasa, yang sedang berjoget menikmati hiburan elektone lagu-lagu dangdut dengan dua biduanita. Rupanya selama proses mediasi para pengunjuk rasa dihibur dengan alunan music dari Elekton Plus lagu-lagu dangdut.
Supriyo mengambil mike sementara alunan music berhenti. Supriyo menyampaikan hasil-hasil mediasi kepada para pengunjuk rasa. Sejenak kemudian unras brakhir. ( Kayla)