Penjelasan Hak Interpelasi “Amburadulnya Pekerjaan Saluran Air Dan Gorong – Gorong Di Tahun 2019

Mojokerto, centralberita.id – Penjelasan atas usulan hak Interpelasi terhadap pelaksanaan Program Pelayanan dasar penanggulangan banjir sebagai prioritas pembangunan tahun 2019 di gelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Mojokerto,Senin (02/03/2020).

Penjelasan pengusul interpelasi terhadap walikota Mojokerto oleh enam ( 6 ) orang anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari tiga Fraksi yakni keseluruhan anggota Fraksi PKB,4 Orang , 1 orang dari Fraksi PDIP yaitu Febriana Meldyawati SH.serta anggota Fraksi Demokrat dari Partai NASDEM Indro Cahyono dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto yg dihadiri 19 dari keseluruhan 25 anggota DPRD Kota Mojokerto.

Dijelaskan oleh pengusul bahwa atas dasar laporan masyarakat yang ditindak lanjuti Komisi 2 DPRD Kota Mojokerto didapati fakta 19 titik pengerjaan proyek amburadul, bahkan ada yang ditinggal dan dibiarkan terbengkalai oleh kontraktornya.
bahkan saat ini ada beberapa titik yang sudah ditinggal kontraktornya sudah diselesaikan oleh Pemkot.

Mojokerto menjadi dasar kami untuk meminta penjelasan mulai dari mekanisme perencanaan, proses pelaksanaan lelang paket pekerjaan, pengawasan teknis dilapangan serta proses pengambilan keputusan atas semua masalah yang ada dan dengan cara yang nggak jelas mekanismenya, menyelesaikan secara dadakan beberapa diantaranya yg kami khawatir meninggalkan beban bagi Pemerintahan Kota Mojokerto dikemudian hari.

Syaiful arsyad ( Ipung) berpendapat selaku warga yg lahir dan besar tinggal diMojokerto sangat kecewa terhadap DPRD serta Pemerintah Kota Mojokerto yg belum genap 15 bulan ini. Menjalankan tugasnya sudah kelihatan panik dan berusaha keras membatalkan dan mengubur hak bertanya anggota DPRD yang mana terlihat dari protolnya pengusul dari 10 orang anggota yang berasal dari 5 fraksi tinggal hanya 6 orang snggota dari 3 fraksi yg mana bisa diduga bahwa besok dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi akan dicari dalil yang tidak substansial untuk menutup celah berjalannya Pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab dengan menolak interpelasi
Kekhawatiran saya,hal tersebut kedepannya menghambat tercapainya pelayanan dan pensejahteraan masyarakat yang optimal.
Kita sudah punya pengalaman yang memalukan, jangan sampailah ada OTT lagi di kota Mojokerto,pungkasnya.

Penjelasan atas usulan hak interpelasi dengan telah dilayangkannya surat tertanggal 24 januari 2020 dan telah diterima oleh sekretariat DPRD Kota Mojokerto.
Permasalahan yang menjadi pokok usulan ini muncul, berawal dari pengaduan masyarakat dengan mangkraknya pekerjaan saluran serta gorong-gorong yang sangat merugikan masyarakat dan Inspeksi Mendadak ( SIDAK ) komisi II DPRD Kota Mojokerto pada tanggal 26 Desember 2019.
Ada beberapa titik lokasi yang dijadikan sampling,antara lain :

1.Proyek saluran air dan gorong-gorong di jalan Kedungsari,Kelurahan Gunung Gedangan,Kecamatan Magersari.
2.Proyek saluran air dan irigasi di jalan semeru kelurahan wates,kecamatan magersari.
3.Proyek saluran air dan gorong-gorong di daerah mentikan gang 2,Proyek saluran lingkungan kelurahan balongsari,di sepanjang jalan empunala.
Inspeksi mendadak dilakukan karena banyak keluhan dari warga masyarakat dengan amburadulnya pekerjaan yang seharusnya sudah selesai namun di biarkan terbengkelai.
Bahkan dampak dari itu mengancam keselamatan penguna jalan

Semoga dengan adanya hak interpelasi ini bisa menjalankan dengan niat sungguh – sungguh mengawal aspirasi rakyat ,tuturnya pada wartawan centralberita.id .

Pengusul hak interpelasi dengan juru bicara antara lain :
Indro Tjahjono,S.Sos atas nama pengusul hak interpelasi

1.Moch.Rizky Fauzy Pancasilawan,S.H.
2.H.Wahju Nur Hidayat, S.H
3.Indro Tjahjono,S.Sos
4.Febriana Meldyawati,S.H
5.H Junaedi Malik,S.E.
6.Hj.Choiroiyaroh
7.Hj.Sulistiyowati,S.E

Agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan pandangan umum dan pengambilan sikap hak interpelasi . ( Red )