Tersangka Pelaku Pembuang Limbah B3 Capangan , Berkeliaran Bebas…Akankah Nota Kesepahaman ,KLHK , Jaksa Agung ,KAPOLRI Dilanggar….?

Pelaku Pembuang Limbah Berkeliaran Bebas, Akankah Nota Kesepahaman :
KLHK,Jaksa Agung,Kapolri
Dilanggar..?

MOJOKERTO, CentralBerita.id – Siapa aktor utama pembuang limbah B3 kecapangan Ngoro masih misterius dan sampai berita ini di reales,belum ada tersangka yang ditahan oleh pihak POLRES Mojokerto dan Kejaksaan .
Padahal sudah ada tersangka yang telah di tetapkan oleh polres Mojokerto,bahkan aktor utama pembuangan limbah masih berkeliaran bebas…?.
Menurut keterangan Ketua Laskar Merah Putih Mojokerto “Agus P.ST, Dengan adanya nota kesepahaman antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI,di disitu sudah jelas dituangkan dalam kesepakatan bersama .
Bahkan ketika LMP Mojokerto berbincang langsung dengan Dr.ir Siti Nurbaya Bakar,Msc ( KLHK RI ) di no.handphone 0812-1116-XXX,beliau mengatakan bahwa KLHK sudah membuat nota kesepahaman antara Jaksa Agung RI dan Kepolisian RI dengan nomor KEP-04/MENLH/04/1A04, bahwa semua ada unsur penegakan hukum ,kalau memang ada oknum yang sengaja membiarkan dan ikut serta dalam recana jahat maka akan segera di proses secara hukum dan KLHK akan turunkan tim untuk pantau secara langsung,ungkapnya .

Nomor : Kep – 208/A lJ,.A,104 l 2AO4No. Pol. Kep-19/RL2OO4
Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap)

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia,
Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI .

MENIMBANG :
A. bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin bertambah yang mengakibatkan kepada bencana lingkungan;
B. bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut disebabkan ketidakta’atan masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

C. Bahwa untuk menghambat laju pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diperlukan penegakan hukum lingkungan hidup secara terpadu

D. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan
Hidup Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republlk Indonesia tentang
Pembentukan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu(Satu Atap)
Mengingat : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan segala perubahan,Undang-undang Nomor 1Th.1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3209 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia,Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 No.29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451 Undang-undang Nomor 23 Th.1997 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI.Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3699).

Para tersangka adalah pemilik lahan bekas galian C di Dusun Kecapangan Zainul Arifin (46), warga Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Suparman (59)warga Desa Betro,Kecamatan Kemlagi Mojokerto selaku penghubung ke pemilik lahan tempat pembuangan limbah ,
Sopir truk pengangkut limbah B3 PT Tenang Jaya Sejahtera antara lain ,Muchlisin (47), warga Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Jombang, Armanurohim (28), warga Desa Ngimbangan, Kecamatan Mojosari, Mojokerto; serta Mohamad Basuki (35), warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang.

Namun sampai berita ini diturunkan ,ke 5 tersangka masih berkeliaran bebas, dari pantauan wartawan Central Berita ,aktivitas pembuangan limbah masih terus berkeliaran.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Dewa Putu Prima mengatakan, penetapan tersangka kasus dumping limbah B3 ini dilakukan melalui gelar perkara,Jum’at (7/2). Pihaknya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka

Dalam keteranganya Ketua Laskar Merah Putih Mojokerto,” Agus P, ST, seharusnya bukan hanya 5 tersangka yang harus di tindak,namun aktor utama yang harus di bidik.Ungkapnya pada wartawan centralberita ( 10/02/20).

Dari data cuitan melalui handphone,salah satu oknum perusahaan dengan durasi 05.40 menit ,dalam percakapan dijelaskan untuk menghilangkan dan merubah bukti manivest pengiriman.
Polisi juga harus segera mendalami bukti isi rekaman percakapan agar aktor utama bisa dipidanakan.

Mereka dijerat dengan Pasal 102 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto pasal 55 KUHP juncto pasal 64 KUHP dan atau pasal 104 UU nomor 32 tahun 2009 juncto pasal 55 KUHP juncto pasal 64 KUHP.

Ancaman hukumannya maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp 3 miliar.

(REDAKSI )