Aksi Ribuan Massa Tolak Omnibus Law, Bundaran Waru Lumpuh Total

Surabaya,centralberita.id – Ribuan Massa tutup akses bundaran waru, menyuarakan menentang Omnibus Law yang akan di terbitkan oleh pemerintah.
Hari ini ribuan massa menggelar aksi penolakan RUU Omnibus Law yang diyakini menyusahkan buruh. Massa yang tergabung terdiri dari mahasiswa dan buruh. Dari berbagai daerah di Jawa Timur. Massa buruh berasal dari Pasuruan, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Massa mahasiswa di dominasi oleh Gerakan Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surabaya (UMS) bersama IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadyah) se Surabaya. Aksi ini terpusat di Bundaran Waru, Surabaya, Rabu. (11/3/2020)
Titik kumpul dari arah selatan berada di Bundaran Waru. Sebelumnya direncanakan ada empat titik aksi di Surabaya, di Depan Gedung Grahadi, KBS, Gedung DPRD dan Bundaran Waru. Kemudian tiap koordinator memutuskan bergabung dengan massa buruh yang lain di Bundaran Waru dan akan bergerak memasuki Surabaya bersama-sama.

Dari pantauan media hingga kini massa buruh yang berada di Bundaran Waru terus bertambah, berdatangan dari beberapa titik aksi sebelumnya. Massa terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan masih banyak lagi.

Pokemon dan Doni merupakan koordinator penggerak massa dari berbagai daerah di Jawa Timur ini menegaskan bahwa, memilih Bundaran Waru sebagai titik kumpul merupakan pilihan yang tepat karena kami ingin memberhentikan perputaran roda ekonomi Jawa Timur hari ini saja.

“Kami memilih Bundaran Waru karena kami ingin mematikan ekonomi Surabaya,” tegas Pokemon ketika ditemui di lokasi aksi.

Mereka meyakini bahwa Omnibus Law akan menyusahkan buruh dan menguntungkan investor jika disahkan. Ada 9 poin dampak buruk bagi buruh seperti yang ditulis Pokemon dalam Press Release hari ini. Yakni, menghilangkan upah minimum, pesanggon hilang, fleksibilitas outsourching, penggunaan tenaga asing, semakin mudahnya PHK, jaminan sosial hilang dan masih banyak hal yang dapat merugikan buruh. ( Redaksi )