Demi Irigasi Petani ” GHIPPA Gerakan Excavator ” Tabrak Aturan Pemerintah No.38 Tahun 2011

Demi Irigasi Petani,” GHIPPA Gerakan Excavator Tabrak Aturan Pemerintah No.38 Tahun 2011

Banyuwangi, Centralberita.id – Diduga tanpa mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi , sejumlah alat berat excavator terlihat melakukan aktifitas pengerukan material di aliran Sungai Binau Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dengan dalih keluhan dari para petani dikarenakan terjadinya pendangkalan di sepanjang aliran sungai tersebut, (02/04/2020).

Dari pantauan Tim Centralberita.id di lokasi, tampak ada empat titik lokasi yang menjadi lokasi aktifitas pengerukan yakni Dam Takir Desa Balak Kecamatan Songgon, Dam Tembelang dan Pintu Air Desa Singolatren Kecamatan Singojuruh, serta Dam Concrong Kecamatan Rogojampi, disamping itu aktifitas pengerukan yang dilaksanakan warga secara manual pun tampak di sepanjang aliran sungai. Saat Tim Centralberita.id mencoba menggali informasi dari warga sekitar salah satu lokasi pengerukan menyebutkan awalnya kegiatan tersebut terpaksa dilakukan oleh warga dikarenakan tersumbatnya gorong-gorong pintu air disalah satu Dam sehingga menyebabkan tidak lancarnya pasokan air untuk irigasi sawah. Secara bergotong royong warga mengeruk material pasir, namun karena dirasakan tidak membuahkan hasil maksimal, akhirnya warga dan petani yang diwakili oleh para Ketua HIPPA berinisiatif untuk mengajukan surat permohonan kepada Instansi terkait (PU Pengairan melalui Korsda) supaya menindaklanjuti.

“Awal itu warga bergotong royong mengeruk pasir di pintu air itu, karena kalau gak dikeruk, petani gak bisa ngaliri sawahnya. Tapi gak bisa maksimal mas, sampai akhirnya kita nyewa alat sedot buat mengangkat pasir. Namun aktifitas penyedotan pasir di sungai itu berhenti pas excavator datang mas” jelas salah seorang warga Desa Balak Songgon yang enggan disebutkan namanya.

Terkait didatangkannya excavator untuk melaksanakan aktifitas pengerukan, warga tampak tidak mengetahui dan mengarahkan supaya langsung bertanya kepada Kepala Desa, sebab sebelumnya diadakan rapat dengan masyarakat. Senada dengan warganya, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kepala Desa Balak Kurnia Cahya mengungkapkan kegiatan normalisasi di Dam Takir berawal dari keluhan para petani dan sebagian warga yang memanfaatkan aliran air di Sungai Binau, namun kegiatan tersebut manual. Dikarenakan tidak maksimal, akhirnya GHIPPA dari beberapa wilayah berinisiatif untuk melayangkan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari pihak PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi supaya bisa memakai alat berat / excavator.

“Awalnya semua manual mas, warga dan petani serta HIPPA bergotong royong. Namun karena tidak maksimal akhirnya GHIPPA yang di komandoi oleh GHIPPA Kaotan berinisiatif untuk mengajukan surat permohonan kepada Korsda Rogojampi (No.Surat: 611/01/GHIPPA/2020 tanggal 20 Maret 2020) untuk bisa memakai alat berat untuk mengangkat sedimen material pasir yang menjadi penyebab pendangkalan dari aliran Sungai Binau,” ungkap Kades Balak.

Saat disinggung terkait didatangkannya excavator dan surat rekomendasi dari PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Yayak (panggilan akrab-red) tidak mengetahuinya. Bahkan, terkait hasil penjualan material pasir yang diangkat dari Dam Takir pun pihak Desa tidak tahu-menahu.

“Pihak Desa Balak tidak tahu-menahu terkait didatangkannya alat berat maupun hasil dari penjualan material pasir mas. Kami cuman diminta untuk menandatangi permohonan tersebut. Berhubung semuanya menandatangani, demi warga akhirnya saya selaku Kades pun ikut menandatangani. Kalau saya pribadi, yang penting itu untuk warga saya mas, apa pun saya lakukan. Sepeser pun pihak Desa tidak mendapatkan kompensasi terkait hasil penjualan dari aktifitas normalisasi Sungai Binau,” pungkas Yayak.

Diketahui, Surat Kesepakatan Gabungan HIPPA Binau dengan No.Surat: 611/01/GHIPPA/2020 tanggal 20 Maret 2020 tersebut menjelaskan kondisi terkini Dam dan Pintu air di sepanjang aliran Sungai Binau yang tertutup oleh sedimen pasir dan ditandatangi oleh Ketua GHIPPA Bayu, Ketua GHIPPA Balak, Ketua GHIPPA Kaotan, Ketua GHIPPA Blimbingsari. Selain seluruh perwakilan GHIPPA, Kades Balak, Kades Bayu, Kades Kaotan, Kades Blimbingsari juga ikut melegalitaskan permohonan tersebut. Bahkan, untuk memperkuat permohonan tersebut, Camat Songgon, Camat Rogojampi yang diwakili Sekcam Rogojampi juga Camat Blimbingsari turus serta menandatangani.

Camat Rogojampi melalui Seketaris Camat Edy Basuki memaparkan jika pihaknya hanya diminta menandatangani dikarenakan keadaan darurat dan yang terakhir. Senada dengan Kades Balak, pihaknya pun tidak mengetahui terkait telah berjalannya aktifitas pengerukan tersebut dikarenakan belum ada balasan ataupun pemberitahuan dari pihak PU Pengairan pasca ditandatanganinya surat kesepakatan itu.

“Kita cuman diminta untuk tanda tangan mas, karena situasi yang darurat dan terakhir. Terkait dimulainya aktifitas, kita gak tahu mas. Baik surat pemberitahuan terkait rekomendasi persetujuan dari pihak PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi pun masih belum ada,” ungkap Edy.

Aktifitas giat normalisasi sebenarnya tidak hanya sekedar mengeruk dan mengangkat sedimen material yang menyebabkan pendangkalan ataupun tersumbatnya aliran air yang dimanfaatkan oleh masyarakat, namun aktifitas tersebut juga berhubungan dengan pajak yang diterima baik oleh Negara maupun Kabupaten dan Propinsi dengan catatan material tersebut memiliki nilai komoditi.

Sehubungan dengan kegiatan normalisasi Sungai Binau di Kabupaten Banyuwangi, meski diduga belum mengantongi Surat Rekomendasi dari PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi dan berdalih keadaan yang darurat, kegiatan pengerukan sedimen pasir dan aktifitas penjualan material hasil dari pengerukan di aliran sepanjang Sungai Binau masih berjalan meski beredar kabar telah diterbitkannya Surat Penghentian Kegiatan dari pihak PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Namun anehnya, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terkesan diam.

Sebenarnya, di Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 18 hingga 21, Pasal 53 hingga 55 beserta regulasinya telah di atur tata cara dan mekanisme dari tahapan-tahapan yang musti di laksanakan sebelum melaksanakan kegiatan fisik normalisasi sungai. Sayangnya, saat berita ini di langsir, Plt. Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi dan Korsda Rogojampi masih belum bisa dikonfirmasi. (Oni/Top)