Kegiatan Normalisasi DAM Balak Songgon Di Duga Menyalahi Aturan

Kegiatan Normalisasi Dam Balak – Songgon, Di Duga Menyalahi Aturan.

Banyuwangi,Centralberita.id-Proyek normalisasi sungai di Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi di duga ilegal mendapat sorotan dari aktifis Lingkungan.

Hasil investigasi di lapangan proyek normalisasi yang dilakukan Ghippa Di Binau sebenarnya bertujuan baik untuk melebarkan sepadan sungai & memperdalam daerah aliran sungai (DAS) di duga tidak memiliki ijin dan juga matrial dari hasil normalisasi di komersilkan.

Rohman Hadi P selaku wakil ketua dari Himpunan Pecinta Alam Banyuwangi ( HIPABA ) saat di temui awak media menegaskan bahwasanya kegiatan normalisasi itu harus sesuai aturan dan material hasil pengerukan proyek normalisasi tidak boleh dijual se-enaknya
 
” Kegiatan normalisasi itu harus sesai aturan dan matrial hasil pengerukan dari normalisasi itupun tidak boleh seenaknya di jual belikan dan kalau itu tetap dilaksanakan tanpa prosedur yang jelas itu merupakan perbuatan tindak pidana yang di sinyalir dapat merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Rohman melanjutkan kalau di paksakan tanpa ada ijin itu perbuatan melawan hukum.
” matrial hasil normalisasi yang di jual tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum Sesuai Pasal 158 undang undang Pertambangan ,mineral dan Batubara disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,” paparnya.

Sementara saat di konfirmasi oleh awak media melalui pesan Whats Up Kepala Dinas Pengairan Banyuwangi melalui Donny Arsilo Sofyan,SE selaku Kepala Bidang Manfaat pada Kamis (2/4/2020) terkait kegiatan normalisasi dengan menggunakan anggaran APBD mengatakan bahwa tidak ada kegiatan normalisasi dengan anggaran APBD di Desa Balak Kecamatan Songgon.

 ” Tidak ada kegiatan Normalisasi kalaupun ada itu harus ada rekom dan ijin dari kita Dinas Pengairan kalau kegiatan Normalisasi yang dilakukan GHIPPA DI BINAU yang ada di Desa Balak Kecamatan Songgon itu belum ada rekom dan ijin dari kita apalagi matrialnya sampai di komersilkan,” ungkap Donny

Lebih lanjut Donny menjelaskan itu sudah di tindak lanjuti dengan mengirim surat teguran ke GHIPPA Di Binau.” setelah bagian tekhnis lapangan croscek kelapangan ternyata memang yang tidak di perbolehkan adalah kegiatan komersilnya,langkah selanjutnya kita mengirim surat teguran ke ketua Ghippa Di Binau pada tanggal 30/3/2020 dengan surat tembusan ke Satpol PP untuk menghentikan kegiatan normalisasi yang tidak memiliki rekom dan ijin dari Dinas,kalau untuk sangsi itu ranahnya pihak yang berwajib mas,” jelasnya.

Donny berharap agar kegiatan normalisasi yang tidak ada ijin dan rekom segera di hentikan sesuai dengan surat teguran dari kepala Dinas Pengairan Banyuwangi.
(Oni/ Ris)