RAWAN PUNGLI……!!? 32 Desa Dapat Program PTSL Tahun 2020 Di Kabupaten Mojokerto

AYO AWASI….RAWAN PUNGLI

Foto : Balai Desa Bangeran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

MOJOKERTO,centralberita.id -Bangeran merupakan salah satu desa dari 32 desa di Kabupaten Mojokerto yang Tahun Anggaran 2020 ini mendapatkan program setifikasi missal PTSL,(2/4/2020).
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPN menunjukkan bahwa, pada Tahun Anggaran 2020 ini Pemerintah memberikan program sertifikasi tanah masal PTSL ( Pedaftaran Tanah Sistimatis Lengkap ) kepada 32 Desa di Wilayah Kabupaten Mojokerto.
Adapun desa-desa yang mendapat PTSL Tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto adalah :
1.Kecamatan Jatirejo : Desa Lebak Jabung.
2.Kecamatan Pacet : Desa Candiwatu, Tanjungkenongo, Kuripansari dan Petak.
3.Kecamatan Kutorejo : Desa Pesanggrahan.
4.Kecamatan Mojosari : Desa Randubango, Jotangan, dan Kedunggempol.
5.Kecamatan Puri : Desa Balongmojo.
6.Kecamatan Trowulan : Desa Pakis dan Bicak.
7.Kecamatan Sooko : Desa Gemekan dan Japan.
8.Kecamatan Gedeg : Desa Bandung, Pagerluyung, Kemantren, Sidoharjo dan Berat Wetan.
9.Kecamatan Kemlagi : Desa Watesprojo, Betro, Mojojajar, Pandankrajan dan Mojodowo.
10.Kecamatan Dawarblandong : Desa Sumberwuluh, Talunblandong, Cinandang, Pulorejo, Jatirowo, Suru dan Bangeran.
11.Kecamatan Mojoanyar : Desa Kepuhanyar.

Pantauan kami dilapangan, masyarakat pada umumnya menyambut baik dan gembira sehubungan dengan mendapatkan program PTSL. Merasa dirinya akan segera mendapatkan legaliatas resmi atau kekuatan hukum atas tanah miliknya. Sebab pengalaman selama ini mengurus sertipikat tanah sendiri biayanya mahal jutaan rupiah tak mampu membiayainya.

Nah melalui PTSL ini berharap mampu membiayainya. Karena PTSL gratis, sebab biaya pengurusannya ditanggung Pemerintah baik lewat APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR Perusahaan dan Kerjasama dengan Perusahaan dll.

Pemohon hanya dikenakan pungutan sebersar Rp. 150.000,- untuk biaya persiapatan PTSL (pengadaan patok, beli materei dan transport serta operasional petugas desa) sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama ) Tiga Menteri Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Peandaftaran Tanah Sistimas. Dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap.

Namun kenyataannya banyak desa yang panitia PTSLnya memungut biaya Persiapan PTSL kepada para pemohonnya melebihi ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Program PTSL di Kabupaten Mojokerto sepertinya rawan pungli. Ada desa yang memungut biaya persiapan PTSL Rp.200.000,- ada yang Rp.300.000,- ada juga yang Rp.400.000,- ada yang Rp.500.000,- dan bahkan ada yang menarik biaya Rp.600.000,-

Alasan yang dikemukakan baik oleh Kepala Desa atau Ketua Panitia PTSL bermacam-macam yang antara lain :

1.Ya gak cukup kalau Rp.150.000,- kekurangannya siapa yang nanggung ?
2.Gak apa-apa menarik melebihi ketentuan, karena sudah merupakan kesepakatan musyawarah para pemohon.
3.Kami panitia tidak memungut kok. Mereka para pemohon yang memberikan dana sebesar itu.
4 Tidak ada masalah, hasil kesepakatan bisa mengalahkan Peraturan Perundang-undangan.
5 Coba saya ingin tahu, kalau ada Panitia yang menarik Rp.150.000,- perbidang. Dan bisa jalan. Gak mungking. Gak percaya saya.

“Benar PTSL di kabupaten Mojokerto saat ini rawan pungli”, kata Jumain Ketua LSM WANI Kabupaten Mojokerto.

Lebih jauh Jumain menyayangkan kondisi rawan pungli PTSL di Mojokerto. PTSL yang merupakan program atensi Presiden Jokowi untuk memberikan Sertifikat kepada masyarakat miskin utamanya, dengan cara yang sederhanan, murah, cepat melalui PTSL yang dibiayai oleh Negara menjadi ternoda dengan praktek pungli.

“ Mestinya Desa memfasilasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat pemohon PTSL, sesuai dengan tujuan PTSL itu sendiri. Murah, mudah, sederhana dan cepat. Tidak malah mengambil keuntungan dengan adanya program PTSL ini, memungut biaya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah”, lanjut Jumain.

“ Alasan-alasan yang dibuat itu sebenarnya hanya untuk melindungi diri saja dari perbuatan yang melanggar hukum. Apa kekuatan kesepakatan itu jika sudah ada ketentuan yang telah diatur oleh peratuan perundang-undangan resmi”, sambung Jumain.
Mengakhiri komentarnya Jumain berkata : “ Kami LSM WANI siap melaporkan para Kepala Desa atau Ketua Panitia PTSL kepada APH ( Aparat Penegak Hukum ), jika tidak membatalkan pungutan PTSL melebihi ketentun yang ada, karena itu termasuk pungli”.

Adapun ” Khusnul Ali Ketua LSM MPPKKN Mojokerto mengatakan : “ Kami minta aparat penegak hukum baik dari Polri maupun Kejaksaan mengambil perhatian dan tanggap terhadap kondisi Rawan Pungli PTSL serta merespon posistif dan baik terhadap laporan yang masuk terkait pungli PTSL”. ( Kay )