Musrenbangprov Jarot Via Vidcon Dalam Optimalisasi SDA

SINTANG (Kalbar), Centralberita.id Dalam rangka mendengarkan arahan Menteri PPN Bappenas RI terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bupati Sintang Jarot Winarno mengikuti Video Conference (Vidcon) bersama Gubernur Kalbar dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2021, yang diikuti Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Bappeda se-Kalbar, Senin pagi (20/4/2020) di Pendopo Bupati Sintang.

Musrembang tersebut mengangkat tema yakni “Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera”

Melalui Vidcon tersebut Jarot menyampaikan, dengan adanya rencana pemotongan anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat, hal itu pun menjadi kekhawatiran atau kendala dalam proses pembangunan dalam tindak gawat darurat infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan secara khusus di Kabupaten Sintang.

“Yang meresahkan kami ini, seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, seluruh dana di perkim pak, yang untuk air bersih, sanitasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol pak,” ungkap Bupati Sintang kepada Gubernur Kalbar.

Jarot menambahkan Kabupaten Sintang baru saja mentas dari angka kemiskinan dua digit menjadi satu digit. Karena yang menjadi problem adalah ekonomi biaya tinggi akibat kegawatdaruratan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dengan pemotongan anggaran tersebut tinggal nol tadi, membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki dana untuk perbaikan jalan dan jembatan baik itu ruas jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten dan jalan non status.

“Kami pada akhirnya berpikir dalam rasionalisasi ini akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ kami pak, yang bisa secara gawatdarutat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Kami letakanpun tidak bisa banyak-banyak, paling hanya sekitar 5 sampai 6 miliyar saja pak,” ungkap Jarot.

Melalui ini semua Bupati Sintang meminta arahan dari Gubernur Kalbar terkait ruas jalan provinsi, seperti misalnya ruas nanga mau menuju nanga tebidah yang saat ini sedang putus, kemudian lagi ruas sintang – semubuk yang menjamin konektivitas ke daerah perbatasan, yang memang jadi jalan provinsi.

“Sehingga ketika ada kegawatdarutan infrastruktur jalan dan jembatan, kami bisa berkoordinasi dengan provinsi, mana yang kabupaten kerjakan dan mana yang provinsi kerjakan,” ungkap Jarot.

Jarot juga menyampaikan, yang menjadi keluhan masyarakat adalah masalah karet rakyat yang tidak tertampung, terlebih kondisi Covid-19 ini. Karena Pemkab Sintang berkeinginan mengalokasikan anggaran 5 miliyar melalui dana penanggulangan covid-19 untuk stimulus ekonominya, sebagai dana bantuan pemerintah, apabila pengepul itu tidak lagi bisa menampung karet rakyat, sehingga nantinya Pemkab Sintang bisa menggunakan dana tersebut.

“Mohon arahan nya pak, kira-kira solusinya gimana, kami pikirkan ini apakah melalui bumdes, apa melalui koperasi, apa kami kerjasama dengan PTP 13, BUMN, apakah kami berkerjasama dengan sektor swasta, atau seperti apa kira-kira arahan bapak,” kata Bupati Sintang.

Sementara itu Gubernur Kalbar Sutarmidji, SH, M.Hum mengatakan bahwa untuk hal-hal yang lain seperti yang di sampaikan Bupati Sintang terkait tentang karet, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten untuk mengambil kebijakannya.

“Cuman nanga mau nanga tebidah dan lainnya itu banyak amat yang protes, dikerjakan salah nda di kerjakan salah, ada sedikit aja itu dah kemane-mane gitu, sehingga repot nanti, bagus diawasi betullah dari pada setelah selesai di ributkan,” kata Midji.

Untuk itulah Sutarmidji minta baik itu inspektorat, kejaksaan supaya ketat dan jika perlu KPK juga di libatkan menangani hal-hal seperti itu.

“Saya juga minta Dinas PU setempat juga turut mengawasi, terlebih juga masyarakat harus mengawasi,” pungkas Midji.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, dan sejumlah unsur OPD di lingkungan Pemkab Sintang. (Tim Redaksi)

Editor: Christian Bostang Hutagaol