Penyaluran BST, Menuaikan Protes Warga Entikong

SANGGAU (Kalbar), Centralberita.id Ditengah maraknya wabah Pandemi virus Corona yang semakin lama keberadaannya semakin tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya wabah covid-19 ini. Maka dari itu pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah memutuskan untuk membantu menyalurkan bantuan mulai dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten dan kabupaten ke kecamatan hingga desa.

 

Berdasarkan informasi yang diterima Selasa (19/05/2020) dimana puluhan warga Entikong berbondong-bondong mendatangi kantor Desa yakni untuk mengetahui sekaligus menanyakan kejelasan dari penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut kepada pihak Desa Entikong yang bersangkutan.

Dilansir oleh media ini pertanyaan yang dilontarkan oleh warga yang mengatakan bahwa masih ada saja warga yang tidak dapat bantuan BST Rp 600.000 dari Kemensos. Sementara disitu sudah jelas dikatakan presiden Jokowi mengatakan yang mana bagi semua warga Indonesia yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk yaitu e-KTP hingga terkena dampak Pandemi Covid- 19, maka berhak mendapatkan bantuan BST tersebut dengan layak.

Namun dilihat dengan seksama ternyata memang benar adanya, bahwa kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapankan warga yang ada di lapangan. Sudah jelas sekali disitu tampak masih banyak warga yang tidak dapat menerima bantuan pemerintah tersebut.

“Yang sangat tidak adil sama sekali menurut warga Entikong jika alasannya memang benar kenyataan dilapangan banyak warga yang sangat mampu seperti warga memiliki toko-toko, punya mobil mewah dan motor yang mendapat bantuan itu,sementara warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut tidak dapat sama sekali,ungkap salah seorang warga yang ikut dalam menuaikan protes dikantor Desa Entikong,” ungkap salah seorang warga Entikong yang tidak mau disebutkan namanya.

Selain itu menurut keterangan warga tersebut, warga Entikong yang lain juga mengatakan bahwa mereka datang hanya mau menanyakan dengan jelas bagaimana sebenarnya permasalahan sistim pembagian BST tersebut.

“Jika kalau memang kami dilarang datang ke sini tidak mungkin kami bisa menanyakan langsung ke Kemensos,kan sudah ada jelas disitu prosedurnya kita sampaikan melalui pemerintah Desa, itukan sudah tugasnya pemerintah desa dalam menyampaikan kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

Ditambahkannya sebagai warga Entikong jangan dianggap sebagai provokator, karena ini hanyalah menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat.

“Lagi pula saya juga berdomisili punya KTP Entikong, ya sudah sepantasnya saya tanyakan hal ini dikantor Desa Entikong, kecuali jika e-KTP saya ini memang di luar Entikong, misalkan eKTP saya berdomisili di pontianak itu boleh diprotes pihak kantor desa, kalo itu baru benar saya yang salah. Bagaimanapun itu saya juga patut bertanya ke pemerintah desa entikong,” paparnya.

Warga tersebut juga menjelaskan kembali salah satu warga Entikong yang mana dirinya sudah mengikuti arahan pemerintah tinggal dirumah, dilarang berkumpul dan lain sebagainya.

“Akan tetapi siapa yang akan menyampaikan aspirasi kami jikakalau kami tinggal terus-terusan dirumah apa yang bisa kami kerjakan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, sementara ada warga yang hidupnya berkecukupan dapat juga bantuan BST ini, lantas kenapa saya tidak dapat dari bantuan tersebut? Dan apa yang membedakan saya dengan dia, sama-sama warga Indonesia jugakan, yang terkena dampak virus corona. Bahkan saya lebih kesal lagi bahwa memang benar kalo warga itu sangat perlu dibantu, bukan di sia-siakan atau lupakan,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi oleh Kepala Desa Entikong yaitu Kiki di ruang kantornya, mengatakanbbahwa saat ini banyak masyarakat Entikong berbondong- bondong datang ke Kantor Desa. Dan menanyakan langsung tentang BST dari Kemensos.

“Dan kita tadi juga sudah menjelaskan kepada warga entikong bahwa dana yang dikirim melalui Dinsos Kabupaten Sanggau untuk Desa Entikong ini sudah ada namanya dan disuruh merubah dan melihat apakah masih ada penerima BST yang termasuk katagori keluarga mampu, sudah kita lakukan perubahan data dan kita kirim lagi ke Dinsos dan ternyata timbul kembali nama-nama yang kita anggap mampu atau katagori sudah mampu dan sekarang menuntut dan menanyakan kenapa masih ada juga keluarga-keluarga yang mampu tersebut mendapatkannya,” ungkap Kiki.

Ditambahkan Kiki karena dari pemerintahan Desa Entikong sudah menyampaikan hal ini, tetapi banyak warga yang belum puas dengan penjelasan dari Pemerintah Desa.

“Dan diharap semoga warga Entikong dapat menahan diri dan tidak terprovokasi dengan oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab dengan hal- hal tersebut yang bisa mengarah ke proses hukum. Untuk itu saya juga berharap pihak Dinsos dan Kemensos dapat mengklarifikasikan hal ini, keseluruh masyarakat Entikong dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada saat ini,” harap Kiki.

Penulis: Fernando Manurung

Editor Christian Bostang Hutagaol