Tersangka Dugaan Penyalagunaan Dana Penanganan Covid-19 Diproses Hukum Kejati Kalbar

 

PONTIANAK (Kalbar), Centralberita.id Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Satuan Kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan senilai 177 juta rupiah yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak virus corona yang berada di kawasan pelabuhan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya segera diproses hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat.

Oleh sebab itu Presiden meminta masyarakat proaktif melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dana penanganan Covid-19 di Desa masing-masing.

Oleh sebab itu Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jaya Kesuma menginformasikan hal tersebut saat gelar Konferensi Pers di kantor Kejati Kalbar Selasa pagi (26/05/2020).

“Terungkapnya kasus ini berawal dari penyelidikan kejaksaan di beberapa instansi pemerintah, diduga penyaluran bantuan sosial tidak diserahkan seratus persen kepada masyarakat terdampak corona, namun hanya beberapa persen saja untuk laporan kegiatan seremonial,” jelas Jaya Kesuma.

Bantuan sosial yang berupa kebutuhan pokok senilai Rp 200 Ribu tersebut rencananya akan dibagikan kepada masyarakat di Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, namun bantuan tersebut diduga baru disalurkan sebanyak sepuluh persen.

“Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa enam orang saksi, termasuk dua terduga pelaku berinisial D dan B yang merupakan Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen. Saya sangat menyayangkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak virus corona ini,” ungkap Jaya Kesuma.

Oleh sebab itu dalam waktu singkat Kejati Kalbar segera menetapkan tersangka, dan bertekad tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi. (Tim PK)

Editor: Christian Bostang Hutagaol