Wabup Sintang Tenangkan Aksi Penyegelan Kantor Desa Bungkong Baru

SINTANG (Kalbar), Centralberita.id Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman, MM melakukan kunjungan kerja ke Dusun Bungkong Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Selasa, (26/05/2020).

Kunjungan tersebut untuk menenangkan dan memberikan pemahaman kepada warga dan Pemerintahan Desa Bungkong Baru dan sekitarnya dalam menghadapi aksi penyegelan kantor desa, Puskesdes dan Gedung Serbaguna Desa Bungkong Baru pada Kamis, 21 Mei 2020 yang lalu.

Wakil Bupati Sintang didampingi Herkolanus Roni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Agustinus RJ Anggota DPRD Sintang, Yustinus J Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Camat Sepauk, Kapolsek Sepauk, serta Danramil Sepauk.

Askiman meminta kepada warga Desa Bungkong Baru dan sekitarnya untuk tidak membalas tindakan anarkis dan meminta jajaran pemerintahan desa Bungkong Baru untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta pihak kepolisian untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi akibat tindakan pidana anarkis ini. Pemkab Sintang minta tindakan penegakan hukum dilaksanakan sampai tuntas. Kalau kita tidak tangani kasus pidana ini, situasinya bahaya,” kata Askiman.

Askima juga menyampaikan kepada seluruh warga, bahwa ini NKRI, satu provinsi, satu saudara, satu suku, satu keluarga. Perebutan batas wilayah, tidak harus dilakukan dengan cara tidak wajar.

“Harus kita rundingkan dengan baik. Batas wilayah tidak bisa menghapus persoalan hubungan tali darah keluarga dan hubungan persaudaraan sesama suku Dayak. Tidak ada perbedaan batas wilayah membuat kita ribut dan seperti perang. Jangan sampai terjadi. Orang lain tepuk tangan,” terang Askiman.

Askiman juga berharap, masyarakat jangan mau dipolitisir oleh siapa pun. Harus sadar, bahwa jangan berdiri diatas kepentingan politik orang lain tetapi diatas kelompok keluarga besar Bungkong dan Sungsong.

“Apa untungnya kalau masuk Sekadau atau Sintang. Karena itu tidak membuat masyarakat rugi karena hanya persoalan administrasi pemerintahan. Toh kita satu rumpun sesame Dayak. Masyarakat dan keluarga Sungsong dan Bungkong bukan musuh. Serahkan urusan batas ini kepada pemerintah. Pemerintah yang mengurus dan mengambil keputusan,” tambah Askiman.

Lebih lanjut Askiman mengatakan Pemkab Sintang dan Sekadau sudah mengurus persoalan batas ini. Posisi urusan batas ini sudah ada di meja pemerintah pusat yang memang agak lamban mengambil keputusan.

“Menunggu keputusan pemerintah pusat, tidak harus kita lakukan dengan cara tidak wajar. Saya kesini atas nama Pemkab Sintang. Tidak ada kepentingan pribadi. Negara perlu menetapkan batas ini. Saya yakin kita tidak mau hal ini terjadi. Saya minta serahkan soal batas ini kepada pemerintah pusat. Kita sama-sama siapkan data yang valid,” jelas Askiman.

Lanjut Askiman terkait soal tindakan yang tidak benar karena bangunan tersebut merupakan fasilitas pemerintah, dan ini harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Saya minta Polsek Sepauk dan Polsek Rawak untuk melakukan identifikasi kerusakan yang terjadi. Tindakan seperti ini bukan adat basa kita Dayak. Adat kita Dayak itu Betungkat Ke Adat Basa, Bepegai Kepengatur Pekara. Bukan Bepegai ke Buah Pekara,” pinta Askiman.

Askiman berharap tidak ada gejolak baru dalam perselisihan tersebut. Dalam hal ini Pemkab Sintang sudah bekerja dalam menyelesaikan batas wilayah tersebut.

“Kita datang kesini sengaja tidak membuka segel karena barang bukti. Tetapi hanya melihat dan meninjau saja. Soal segel karena sudah berada di ranah hukum maka kita tunggu proses hukum saja. Saya apresiasi terhadap sikap warga Desa Bungkong Baru yang tidak melakukan pembalasan. Itulah sikap orang Dayak yang sebenarnya. Kita harus memproses kejadian ini secara hukum,” jelas Askiman.

Lebih lanjut Askiman menjelaskan bahwa Kapolres Sintang sudah komunikasi dengan Pemkab Sintang bahwa kejadian penyegelan ini ada di daerah Kabupaten Sintang. Keberadaan Kantor Desa dan Perda pemekaran desa adalah bukti hukum yang sah.

“Kita akan kawal proses hukum ini sampai selesai. Soal penyelesaian batas ini, kita akan kejar sampai ke manapun. Soal hukum adat terhadap kepala desa Sungsong, tunggu proses hukum di Polres Sintang. Namun perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut,” jelas Askiman.

Wakil Bupati Sintang juga menjelaskan Pemkab Sintang tidak akan melepaskan Desa Bungkong Baru, dan masyarakat harus kompak berjuang dengan cara yang berkualitas.

“Kita akan segera perbaiki jalan dari Sinar Pekayau menuju Bungkong Baru,” tegas Askiman.

Herkulanus Roni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa tindakan pengrusakan dan penyegelan terjadi pada hari Kamis lalu tanggal 21 Mei 2020.

“Besoknya yakni Jumat, 22 Mei 2020 kita sudah laporkan kasus ini ke Polres Sintang karena secara administratif kasusnya ada di wilayah hokum Polres Sintanf. Kita melaporkan tindakan pidana penyerangan, penyegelan, pengrusakan, ancaman dengan kekerasan karena mereka sudah membawa senjata tajam,” ungkap Roni.

Ditambahkan Roni bahwa persoalan batas wilayah ini sudah terjadi selama 30 tahun. Sampai hari ini belum selesai. Sengketa ini adalah sengketa administrasi negara antara Sintang dan Sekadau. Sehingga menjadi kewenangan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan jika tidak selesai baru dibawa ke Kemendagri.

Sumber: Humas Prokopim Kabupaten Sintang

Editor: Christian Bostang Hutagaol