MUI, LSM, ORMAS ,KOMUNITAS TOLAK IJIN PABRIK MIHOL DI NIP NGORO MOJOKERTO

MUI , LSM,ORMAS ,KOMUNITAS TOLAK IJIN MIHOL DI NIP NGORO – MOJOKERTO

Mojokerto ,Ngoro – Penolakan produksi minuman ber-Alkohol di wilayah NIP Ngoro Mojokerto ,protes keras Ketua MUI Kecamatan Ngoro ” H.Ismail Arif mengatakan akan terus memantau aktivitas produksi pabrik Minuman ber-Alkohol ( MIHOL).

Apabila pihak terkait memaksa untuk memberi ijin perusahaan tersebut,maka MUI Kecamatan Ngoro akan menggerakan basis massa dengan melibatkan banyak elemen masyarakat ,LSM ,Ormas ,ungkapnya.

Kalau ini dipaksakan pabrik MIHOL berdiri maka akan merusak regenerasi anak bangsa ,khususnya wilayah Ngoro akan menjamur prostitusi liar yang merusak akhlaq anak bangsa ,Tuturnya Kamis ,(11/06/20).

Penolakan Yang sama juga telah muncul dari ORMAS Laskar Merah Putih Marcab Mojokerto, Agus P.ST juga berpendapat yang sama ,kami mendukung langkah MUI, Ngoro Bangkit Beraksi (NBB) ,Komunitas Trail Ngoro N.TRAC BULZRAC JETCOM, KONTRAP,ANSOR dan BANSER PAC Ngoro ,serta KARANG TARUNA se-kecamatan Ngoro Menolak keras dan akan menutup paksa pabrik MIHOL,Umpatnya.

Laskar Merah Putih Mojokerto ( LMP ) akan terus menggalang dukungan dan akan memasang spanduk penolakan disetiap area wilayah ngoro,bahkan kami akan mengirimkan surat penolakan ke MUI Pusat ,MUI Jatim,MUI Ngoro dan Ormas islam wilayah Mojokerto.

Sejak awal dukungan dari berbagai lembaga berdatangan untuk menolak berdirinya pabrik minuman berakohol diwilayah Ngoro.

Terkesan diabaikan penolakan warga dan berbagai Lembaga element masyarakat PT HARDCORINDO SEMESTA JAYA tetap berdiri di wilayah Ngoro Industri Persada Blok J-11 desa Ngoro kecamatan Ngoro Mojokerto.

Begitu juga dengan penolakan sebelumnya datang dari ketua MUI Ngoro H Ismail Arif, dan mengancam akan mendatangkan dukungan Penolakan yang lebih besar.

Senada juga disampaikan oleh Nur Rochmad ( Abah Daokeh) mewakili Ansor dan Banser akan tetap menolak ber-operasinya pabrik minuman keras (MIHOL) di kawasan industri Ngoro kabupaten Mojokerto.

Menurut Nur Rochmad bahwa dinas terkait harus mengkaji ulang dengan perijinan pabrik tersebut ,jangan sampai ada kepentingan pribadi sehingga akan menjadikan benturan fisik ,ungkapnya.

( Redaksi )