Di Duga Penegakan Hukum Di Banyuwangi “Lemah”

BANYUWANGI, Centralberita.id – Kegiatan pertambangan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, pengambilan bahan material alam, pengangkutan, penjualan dan pasca tambang yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan wajib memiliki izin IUP, IPR, IUPK, WIUP, WIUPK, IUP Eksplorasi dan IUPOP yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang direvisi dan sudah disahkan bulan Mei 2020 tentang pertambangan mineral logam dan batu bara.

Di kabupaten banyuwangi sendiri eksploitasi pertambangan ilegal besar-besaran hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi, yang semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan, lebih-lebih dilakukan sepanjang aliran sungai yang sangat jelas akan merusak permukaan sepadan sungai dan juga merubah baku mutu air apabila dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang yang hanya untuk tujuan kepentingan bisnis atau komersial. Karena harga jual bahan material alamnya yaitu berupa pasir yang diambil jauh lebih murah dibanding dengan harga jual tambang legal atau yang berijin karena merekantidak perlu repot-repot membayar retribusi pajak ke daerah.

Menurut perda rtrw kabupaten banyuwangi nomor 8 tahun 2012, lokasi pertambangan mineral bukan logam atau galian-c untuk kategori pasir dan batu (sirtu) meliputi:
1. Kecamatan Wongsorejo;
2. Kecamatan Rogojampi;
3. Kecamatan Kabat;
4. Kecamatan Srono;
5. Kecamatan Muncar;
6. Kecamatan Singojuruh;
7. Kecamatan Purwoharjo;
8. Kecamatan Songgon;
9. Kecamatan Bangorejo; dan
10. Kecamatan Glenmore.

Di kabupaten banyuwangi akhir-akhir ini kita disajikan oleh maraknya aktivitas pertambangan di aliran sungai dengan berkedok normalisasi. Padahal untuk kabupaten banyuwangi sendiri sudah ada 12 lokasi pertambangan galian-c yang telah memiliki izin atau resmi dan juga telah ikut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) disektor retribusi pajak pada tahun 2019 sebesar Rp.687.197.329 selain itu pertambangan yang dilakukan di aliran sungai dapat memicu kerusakan lingkungan jangka panjang dan juga dapat berdampak pada kebocoran pajak sebagai PAD daerah kalau hal ini terus menerus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas baik dari pihak eksekutif, legislatif lebih-lebih pihak yudikatif yaitu aparat penegak hukum (APH).

Menurut Donny Arsilo Sofyan, SE selaku kabid Bina Manfaat PU Pengairan Banyuwangi, “Bahwa semua aktivitas normalisasi dibanyuwangi sekarang ini adalah ilegal atau tidak memiliki izin berdasarkan surat dari PU Pengairan Provinsi, izinnya itu jelas harus ke provinsi mas karena aliran sungai tersebut lintas kabupaten”. Ungkap Donny saat dikonfirmasi dikantornya, selasa (9/6/2020).

Donny menambahkan, “Saya yakin kegiatan seperti itu tidak mungkin di izinkan kalau sedimennya niat dijual atau dikomersialkan, dan kita selaku PU Pengairan Banyuwangi juga sudah bersurat ke satpol pp banyuwangi seminggu yang lalu untuk menindak”. Imbuhnya.

Konfirmasi selanjutnya pada, senin (15/6/2020) oleh Rifa’i selaku kasi penindakan Satpol pp kabupaten banyuwangi menerangkan, “Bahwa kita langsung merespon surat dari PU Pengairan untuk melakukan sidak dilapangan dan dilakukan penyegelan, ada 4 titik yang kita sidak berdasarkan surat laporan dari PU Pengairan Banyuwangi dan kita ada berita acaranya, 4 titik tersebut di desa Bayu kecamatan Songgon, desa Balak kecamatan Songgon, desa kaotan kecamatan Rogojampi, dan desa blimbingsari kecamatan blimbingsari. kalau penambangnya masih buka lagi berarti ya bandel dan sudah merusak segel Satpol pp, itu perlu penindakan hukum oleh pihak kepolisian”. Terang Rifa’i.

Selain kegiatan pertambangan berkedok normalisasi sungai tanpa izin, ternyata masih banyak juga kegiatan pertambangan galian-c ilegal di kabupaten banyuwangi yang hingga saat ini masih eksis berkegiatan tanpa adanya penindakan sama sekali oleh aparat kepolisian, salah satunya di desa alian kecamatan Rogojampi dan di kelurahan klatak kecamatan kalipuro, pasalnya kegiatan tersebut aman-aman saja dan sudah berlangsung bertahun-tahun dengan luas lebih dari 10 hektar dan kedalaman lebih dari 60 meter.

Hal tersebut dibenarkan oleh Rifa’i selaku kasi penindakan Satpol pp banyuwangi, “Memang benar tambang yang besar dan sudah lama itu lokasi di klatak, kalau masalah izin kurang tahu, dan apabila itu ada pelanggaran yang berhak menindak itu kepolisian karena kita hanya sebatas penegakan perda saja”.ungkapnya.

Sedangkan menurut kajian lembaga LPBI-Investigator Banyuwangi,Triyanto menjelaskan bahwa, “Menurut kajian lembaga kami, Lokasi pertambangan pasir dan batu (sirtu) milik H. Ponimin yang berada di kelurahan klatak kecamatan kalipuro itu juga diduga telah melanggar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten banyuwangi nomor 8 tahun 2012, yang mana kecamatan kalipuro itu tidak diperuntukkan untuk tambang pasir dan batu (sirtu)”. Paparnya.

“Selain itu apabila dilihat pada perda rtrw nomor 8 tahun 2012 kabupaten banyuwangi, Bagian Ketujuh Juga dijelaskan mengenai Sanksi Pidana dalam Pasal 20 jelas menyebutkan bahwa :
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Tambah Triyanto.

Dan apabila dirujuk pada undang-undang nomor 4 tahun 2009 sebagaimana sudah direvisi dan sudah disahkan awal bulan Mei lalu, sangat jelas disebutkan pada pasal 158 yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan yang tidak mempunyai IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar)”.

Sedangkan untuk pertambangan yang sudah memiliki izin IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi atau menjualnya dapat dijerat pasal 160 revisi undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang berbunyi : “Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar)”. (Oni/ IRL)