Akibat Kekosongan Hukum Terkait Koperasi Di Banyuwangi Memunculkan Banyak Masalah

BANYUWANGI, Centralberita.id_ Koperasi adalah sebuah organisasi ekonoami yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Akan tetapi faktanya dilapangan bahwa semakin banyaknya masyarakat anggota koperasi yang menjadi korban dan banyak dirugikan antaranya penerapan suku bunga yang tak wajar bahkan ada banyak anggota koperasi sendiri yang ditipu oleh koperasinya sendiri dengan modus tidak bisa mencairkan tabungan anggotanya dengan dasar failit atau bangkrut, Hal ini diketahui setelah banyaknya pengaduan ke anggota DPRD kabupaten Banyuwangi tentang keluhan masyarakat terkait praktik koperasi baru-baru ini.

Ida larasati selaku kabid koperasi dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan (diskop UMKM ) rabu, (17/6/2020) menjelaskan, “Adanya ratusan koperasi di banyuwangi atau sebanyak 414 koperasi yang dinilai tidak aktif atau mati suri dari 897 input data oleh dinas koperasi umkm dan perdagangan banyuwangi sesuai SK menkumham ternyata hanya 50% nya saja atau sekitar 483 yang aktif dan menjalankan rapat anggota tahunan berdasarkan data kementerian koperasi”, ungkapnya.

Ida larasati menambahkan, “Yang dimaksud tidak aktif atau mati suri itu tidak melaporkan rapat anggota tahunan (RAT) selama 2 tahun berturut – turut ke diskop UMKM setempat, sedangkan maraknya permasalahan dan sering munculnya pengaduan dari masyarakat baru-baru ini ke DPRD banyuwangi itu biasanya didominasi oleh permasalahan eksternal dan internal, antara pihak koperasi dan anggota, contohnya adanya bunga yang tidak wajar atau membengkak hingga 2 kali lipat dari pinjaman,dan adanya oknum yang mengaku dari koperasi untuk mengambil dan menyita barang”. Paparnya.

“Selain itu karena maraknya permasalahan yang sering muncul, dinas koperasi UMKM dan perdagangan kabupaten banyuwangi hanya sebatas memfasilitasi untuk dilakukan mediasi antara koperasi dan anggota, karena adanya perubahan regulasi undang-undangnya sehingga untuk perda banyuwangi nomor 45 tahun 2002 yang dicabut sudah tidak berlaku lagi karena perizinan koperasi sekarang langsung ke kemenperin berdasarkan pengajuan melalui Notaris pembuat akta koperasi (NPAK) setempat”. Jelas Ida Menerangkan kepada wartawan.

Menurut kajian lembaga LPBI-Investigator Triyanto selaku ketua Divisi banyuwangi menjelaskan, “Bahwa kekosongan hukum disini terjadi karena dicabutnya atau sudah tidak berlakunya lagi perda banyuwangi nomor 45 tahun 2002 karena undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi sudah tidak relevan, sehingga dirubah menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, sedangkan dulu dasar konsideran hukum perda nomor 45 tahun 2002 adalah undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi “.Ungkapnya.

“Seharusnya pemerintah daerah dengan dasar undang-undang yang baru nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi ini, harus membuat konsideran hukum dibawahnya lagi yakni perda tingkat 1 dan perda tingkat 2 untuk melengkapi undang-undang tersebut”. Imbuh Triyanto selaku Ketua Divisi banyuwangi. (Oni).