FPB ” Dugaan Manipulasi Informasi Dilakukan Bupati Banyuwangi

BANYUWANGI, Centralberita.id- Forum Pondok Bahagia (FPB) menduga ada manipulasi informasi besarta dampak yang dilakukan Bupati Banyuwangi atas kepemilikan saham 10% Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi pada PT Merdeka Copper Gold (MCG) Tbk.

Oleh karenanya, FPB pada 10 juni 2020 telah mengirim surat pengajuan hearing kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

“berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dasar-dasar regulasi yang mendukung hipotesa, kami dari Forum Pondok Bahagia telah mengajukan permohonan dengar pendapat ke DPRD sejak tanggal 10 Juni 2020,” ungkap Heru Pratista selaku Ketua FPB saat menggelar siaran pers di Podok Bahagia yang beralamat di Jl. Mendut Nomor 13 Banyuwangi, jumat (19/6/2020).

Menurut Heru sapaan akrabnya, pihaknya mengajukan hearing lantaran dalam penelitian dan penyelidikan yang dilakukan Forum Pondok Bahagia, ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses hibah saham PT MCG yang sebelumnya bernama PT Merdeka Serasi Jaya, kepada Pemkab Banyuwangi.

“Apa yang Bupati Banyuwangi sampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi menerima Golden Share (saham istimewa) yang diberikan secara hibah sebesar 10% Non Dilusi dari seluruh modal PT MCG, dalam temuan kami tidaklah benar seluruhnya.

“Selain fakta saat ini saham Pemkab Banyuwangi semakin tergerus hingga pada angka 5,23%, menurut skema kami dalam beberapa tahun ke depan hingga selesainya operasi produksi, saham Pemkab Banyuwangi akan tersisa sekitar 2% saja. Bahkan bisa mencapai titik 0 (nol) sekian persen jika PT MCG secara bertahap terus menambahkan nilai modal dasarnya, dan modal disetor hingga terpenuhinya modal dasar,” jelasnya.

Sehingga, lebih lanjut Heru menerangkan dengan adanya saham yang menurut Bupati merupakan saham non dilusi tetapi faktanya saat ini menjadi dilusi dari 10% menjadi 5,23%, maka akibat terjadinya dilusi tersebut disinyalir menimbulkan kerugian materi dan non materi.

“Secara materi Pemkab Banyuwangi mengalami opportunity loss (hilangnya keuntungan) sebesar 4,77%, atau jika dikonversi harga saham hari ini setara hampir 1,4 Triliun Rupiah. Pada dampak non materi Pemkab Banyuwangi akan kehilangan hak istimewa di antara pemegang saham utama PT MCG, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT MCG.

“Dan kemungkinan selanjutnya akan menempatkan Pemkab Banyuwangi hanya setara para pemegang saham ritel. Yakni para pemain saham skala kecil, bukan bagian penentu kebijakan perusahaan,” bebernya.

Selain itu, Heru juga mempertanyakan urgensi dan argumentasi usulan terkait tuntutan pelepasan kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG yang dilakukan DPRD Banyuwangi dan perwakilan beberapa 3 organisasi masayarakat.

“Kami Forum Pondok Bahagia, mewakili kepentingan masyarakat pada umumnya, mempertanyakan urgensi dan argumentasi usulan terkait.

“Mengingat saham tersebut merupakan investasi rakyat dan bentuk keikhlasan mereka, atas terganggunya habitat alam dan sosial di bukit tumpang pitu beserta lingkungan sekitarnya. Untuk kurun waktu selama operasi pertambangan berlangsung, atau diprediksi hingga 60 tahun berikut jika dilakukan pemulihan,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan jika pengajuan hearing tidak segera direspon, maka akan menggelar aksi serta menyampaikan hipotesa beserta kontruksi hukum yang sudah dibuat, ke pihak Aparatur Penegak Hukum (APH).

“Jika pengajuan dengar pendapat (hearing) kami tidak segera ditanggapi, maka kami akan demo serta memberikan kajian yang kami buat ke APH,” imbuhnya.

Diketahui, dalam siaran pers tersebut, Heru Pratista didampingi Sauki dan Budi Kurniawan Sumarsono.

Dengan menggunakan power point, mereka juga menjelaskan secara rinci hipotesa yang mereka lakukan berdasarkan data-data yang dimilikinya.

Berikut beberapa agenda yang akan dilakukan FPB dalam dengar pendapat, yaitu :

1. Mendesak DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk tidak menjual sebagian maupun seluruh kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk.

2. Mendesak DPRD Banyuwangi untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif dan yuridis atas Perjanjian hibah saham 10% non dilusi hingga menjadi terdilusi.

3. Mendesak Bupati Banyuwangi untuk secara terbuka mempertanggungjawabkan semua pernyataan (statement) Saham Hibah Golden Share 10% Non Dilusi di banyak media. Namun kenyataan hari ini tidak sesuai Fakta hingga berdampak timbulnya potensi nilai kerugian setara hampir 1,4 Trilliun rupiah, yang seharusnya didapatkan oleh rakyat Banyuwangi.

4. Mendesak DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk melakukan upaya-upaya kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk, sehingga rakyat dapat menikmati secara nyata investasi mereka yang diwakili Pemkab Banyuwangi sesuai yang pernah disampaikan Bupati berupa Saham Hibah Golden Share 10% Non Dilusi. (Oni)