Perbup Nomor 18 Tahun 2020 Merupakan Payung Hukum Petani Tradisional

SINTANG (Kalbar), Centralberita.id Bertempat di Gedung Serbaguna Desa Nanga Dedai pada Selasa (23/06/2020) Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM memimpin Tim Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang untuk Kecamatan Dedai.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh 31 Kepala Desa yang se Kecamatan Dedai, Forkopimcam, dan Pemerintah Kecamatan Dedai beserta sejumlah pejabat di Lingkungan Pemkab Sintang yang mendampingi Wakil Bupati Sintang seperti Yustinus J Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Apolonaris Biong Inspektur Kabupaten Sintang dan pejabat lainnya.

Wakil Bupati Sintang menyampaikan bahwa sosialisasi Perbup ini sangat penting bagi untuk dilakukan supaya bisa diterapkan di masyarakat.

“Pemkab Sintang sebenarnya hanya melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemkab Sintang hanya mengambil satu ayat 69 ayat 2 yang menyebutkan bahwa aturan tersebut memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing,” ungkap Askiman.

Dijelaskan Askiman Ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang menyebutkan masyarakat hukum adat boleh membuka lahan maksimum 2 hektar untuk ditanami varietas lokal wajib memberitahu Kepala Desa.

“Pemkab Sintang juga sudah menurunkan aturan tersebut dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang yang masih mengatur secara umum. Kàmi turunkan lagi ke dalam Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang,” tambah Askiman.

Askiman juga mengatakan masih banyak kelemahan terkait itu semua dengan ditangkapnya keenam peladang di Sintang kemarin yang akhirnya mendorong Pemkab Sintang melakukan perubahan kembali.

“Keluarlah Perbup 18 ini. Berjalan 2 bulan Perbup 18 ini, kami melihat ada kelemahan lagi. Keluar lagi Perbup 31 yang berisi ada penambahan ayat. Begitu ceritanya,” tambah Askiman.

Dijelaskan Askiman bagi orang Dayak, bakar lahan bisa untuk usir hama, membuat tanah subur dan mengurangi keasaman tanah sehingga padi bisa tumbuh subur.

“Maka pembuat undang-undang ini luar biasa sudah memperbolehkan kita membakar ladang meskipun terbatas terkendali. Mari kita menghargai masyarakat adat dengan berbagai kearifan lokal mereka,” tambah Wabup Sintang.

Askiman menjelaskan juga untuk pembatasan lahan seluas 2 hektar per KK sudah sangat wajar. Berladang boleh lebih dari dua hektar. Caranya, membakarnya dua kali diwaktu berbeda.

“Pesan saya, lanjutkan sosialisasi berikutnya ke masing-masing Desa. Sosialisasikan sampai ke dusun dan RT. Supaya masyarakat paham dengan aturan ini. Pemerintah tidak melarang kita berladang, peladang juga bukan kriminal,” pesan Askiman.

Dijelaskan Askiman kembali bahwa Perbup 18 tersebut merupakan payung hukum petani tradisional.

“Kalau kita pakai payung ini, kita tidak akan kena hujan, kalau kita pakai perbup ini, kita tidak akan kena tangkap dan diproses hukum. Kalau sudah ikut aturan ini, peladang memiliki administrasi yang baik, bakar ladang secara gotong royong, ada banyak saksi saat membakar, tinggalkan ladang saat api padam, dan jumlah bakar ladang lebih teratur dan diketahui aparat desa,” tambah Askiman.

Editor : Christian Bostang Hutagaol