Askiman Berpesan Dengan Adanya Perbup Nomor 18 Tahun 2020 Karhutla Dapat Diatasi

SINTANG (Kalbar), Centralberita.id Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan kebijakan aturan baru yaitu Peraturan Bupati Sintang (Perbup) Nomor 18 tahun 2020 yang berisi tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang.

Melalui itu semua Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini sedang gencar melakukan pencegahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada saat memasuki musim kemarau.

Jika sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan membuat kepekatan asap yang bisa membahayakan bagi kesehatan manusia, otomatis Pemerintah mengeluarkan status tanggap darurat bencana asap karhutla, dengan demikian, langkah awal dari adanya Perbup tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan sosialisasi dari tingkat atas hingga ke tingkat paling bawah.

Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM mensosialisasikan Perbup Nomor 18 tahun 2020 kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kayan Hilir, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, pada Kamis, (25/06/2020).

Askiman mengatakan bahwa dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sintang menanggulangi asap akibat dari Kebakaran hutan dan lahan, maka Pemerintah akan mengeluarkan status tanggap darurat.

“Jadi, ketika kondisi udara sudah mulai memburuk akibat dari pembakaran hutan dan lahan, berarti udara kita sudah banyak dengan asap, kemudian Pemerintah mengeluarkan status tanggap darurat dari yang kategori baik menjadi berbahaya, sehingga dari itu semua, maka kegiatan membakar ladang itu harus dikurangi, yang bertujuan menghilangkan kepekatan asap itu sendiri dan meningkatkan kualitas udara yang baik,” kata Askiman.

Ditambahkan Askiman upaya mengantisipasi terjadinya kepekatan asap pada saat kebakaran hutan dan lahan, didalam Perbup tersebut telah diatur bagaimana cara membuka lahan tanpa membakar dan membuka lahan dengan cara dibakar yang terkendali.

“Jangan adalagi persepsi bahwa Pemerintah melarang petani untuk berladang, yang dilarang itu adalah asap yang pekat, kalau membakar boleh, asal sesuai isi dari Perbup Nomor 18 tahun 2020 ini, Pemerintah mengaturnya, dengan catatan satu Kepala Keluarga membakar 2 hektar dan melaporkannya kepada aparat desa setempat, sehingga makna daripada Perbup ini lebih kepada perlindungan terhadap pelaku kearifan lokal dalam hal ini petani tradisional yang berladang,” jelas Askiman.

Askiman juga menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sintang sudah membuat Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016.

“Akan tetapi isi dari Perbup itu belum sepenuhnya mengakomodir persoalan kebutuhan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sintang. Sehingga dibuatlah Perbup Nomir 18 tahun 2020 ini yang isinya ada tentang kearifan lokal,” jelas Askiman lebih lanjut.

Dijelaskan Askiman juga bahwa Perbup Nomor 18 tahun 2020 ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Perjalanan panjang dari aturan Perbup Nomor 18 tahun 2020 ini dirancang, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, kemudian dibuatkanlah Perda Nomor 1 tahun 2016, disesuaikan lagi dengan kondisi Kabupaten Sintang dibuatkan Perbup Nomor 57 tahun 2016,” tambah Askiman.

Jadi kata Askiman bahwa setelah itu semua masih ada poin yang belum mengatur tentang kearifan lokal dan belum mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal, sehingga diperbaharui lagi dengan Perbup Nomor 18 tahun 2020 yang isinya sudah mengatur tentang kearifan lokal.

Askiman berpesan kepada seluruh Kepala Desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi Perbup No.18 tahun 2020 agar dapat melaksanakan sosialisasi hingga ketingkat paling bawah dengan sebaik-baiknya.

Editor : Christian Bostang Hutagaol