Sekda Sintang Berharap Agar Perbup Nomor 18 Tahun 2020 Dapat Diterapkan Di Masing-Masing Desa

SINTANG (Kalbar), Centralberita.id Bertempat di Gedung Serbaguna, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, pada Rabu, (08/07/2020), Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, memimpin jalannya sosialisasi peraturan Bupati Sintang Nomor 18 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang bersama para Kepala Desa se-Kecamatan Ambalau,

Turut hadir mendampingi, Asisten 2 bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Yustinus J, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Florensius Kaha, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Yosep Sudiyanto, BPBD Kabupaten Sintang, Dinas Lingkungan Kabupaten Sintang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Melalui arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2020 bersifat dinamis.

“Artinya karena kami siap menerima saran dan masukan, ketika saran dan masukan itu dapat betul betul dipertimbangkan dan bermanfaat bagi semua orang sekaligus masyaeakat peladang, karena kami ingin mendengar saran dari peserta yang hadir, walaupun kami sadari Perbup ini sudah lengkap, tapi tentunya kami tidak menutup mata apabila ada saran dan masukan tambahan terkait perbup ini,” kata Sekda Sintang.

Sekda Sintang meminta kepada para Kepala Desa yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati No.18 tahun 2020 agar dapat menyampaikan informasi tentang perbup kepada para masyarakat petani.

“Saya minta sosialisasi perbup ini tidak sampai disini saja, akan tetapi terus melaksanakan sosialisasi ini hingga ditingkat desa masing-masing, nanti boleh diagendakan beserta Camat Ambalau untuk memberikan informasi kepada para petani,” pintanya.

Sekda Sintang juga menjelaskan bahwa Perbup ini dikeluarkan atas dasar payung hukum bagi para peladang.

“Perbup ini dibuat selain untuk mengatur kegiatan perladangan dengan cara membuka lahan dibakar, Perbup ini berfungsi sebagai payung hukum bagi para masyarakat Petani, karena kita tidak ingin kejadian waktu lalu terjadi kembali terkait kriminalisasi peladang,” jelasnya

Sekda Sintang juga mengatakan bahwa Perbup Nomor 18 tahun 2020 tersebut sudah dilakukan sosialisasi pada tingkat Kabupaten. (Humas Prokopim Sintang)

Editor : Christian Bostang Hutagaol