Dugaan Korupsi Yang Diduga Melibatkan Wali Kota Singkawang Segera Disampaikan Oleh Kejati Kalbar

PONTIANAK (Kalbar), Centralberita.id Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dibawah kepemimpinan Kajati Dr Jaya Kesuma SH M.Hum mendapatkan ujian besar dalam penanganan kasus-kasus korupsi, setelah beberapa periode kepemimpinan sebelumnya tidak cukup menggembirakan.

Hal ini terungkap dalam audiensi tahap kedua Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (FW-LSM) Kalbar di Kantor Kejati Kalbar, Selasa (14/07/2020) pukul 14.00 WIB yang lalu. Audiensi ini terkait pelaporan kasus rekaman singkawang’ yang didalamnya ada dugaan korupsi APBD 2018 dan APBD 2019 Kota Singkawang. Laporan tersebut telah dilayangkan dua minggu minggu sebelumnya.

“Perihal laporan yang telah disampaikan, kami tetap akan menjunjungtinggi asas Equality before the law (semua orang sama dihadapan hukum) dan tetap berkomitmen seperti halnya dikemukakan Jaksa Agung yang ingin membangun citra institusi kejaksaan,” kata Chandra Yahya Welo SH MH, Asisten Intelijen Kejati Kalbar yang mewakili Kajati dalam audiensi tersebut.

Chandra yang ditemani rekan-rekannya dari bidang Penkum menjelaskan, hal tersebut telah ditanamkan bagi insan adhyaksa di seluruh Indonesia. “Yakin dan percayalah bahwa kami selalu bersungguh-sungguh dan komitmen. Jabatan Ibarat baju, setiap saat bisa dilepaskan.

Tapi kalau kepercayaan, itu yang perlu pertanggungjawaban,” ujarnya seraya menunjuk foto-foto yang terbingkai rapi di ruang pertemuan antara lain Baharuddin Lopa –seorang jaksa agung terdahulu yang dikenal integritas dan kejujurannya.

Dijelaskan Chandra, pelaporan yang telah masuk dari FW-LSM sudah ditindaklanjuti dipelajari dan ditelaah seperti halnya prosedur penanganan di bidang intelijen.

“Kami mensortir, pertama-tama siapa dan kapan terjadinya, bagaimana kronologisnya dan lain-lain syarat formil. Kami melihat memang ada pembahasan di luar forum resmi sehingga inkonstitusional,” papar Chandra.

Sosok jaksa yang sopan ini memaparkan pentingnya pembuktian, minimal dua alat bukti sehingga bias menuntun pada fakta materilnya dari rentetan peristiwa yang dimulai dari rekaman tersebut. Selain itu, menyangkut kerugian Negara juga harus terpenuhi untuk masuk dalam tahap persidangan nantinya. “Kami berterimakasih dengan adanya informasi awal dari pihak pelapor dan kami juga akan terus bekerja,” kata Chandra.

Dalam audiensi kedua itu, dari pihak FW-LSM dihadiri langsung Ketua Umum Yayat Darmawi SE MH yang juga Direktur Tindak Indonesia, Sekjen Wan Dally Suwandi, Penasehat forum Sukahar SH MH yang juga Ketua LP-KPK Komda Kalbar, Rudi Wisnu dan belasan anggota forum yang sebagiannya di ruang tunggu.

“Kami dari forum sangat memercayai kepada kejaksaan tinggi Kalbar saat ini dalam menindaklanjuti pelaporan. Mohon maaf, kinerja kejaksaan sebelumnya masih jauh dari harapan. Sebab sedikitnya ada 20 pelaporan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, hanya ada satu saja yang ditindaklanjuti,” ujar Rudi Wisnu.

Rudi yang juga Sekretaris LP-KPK Komda Kalbar mengatakan atensi kapada pihak Kejati Kalbar untuk menanggapi serius karena pengalaman sebelumnya banyak kasus yang sudah cukup bukti, tetapi menguap begitu saja.

“Saya miris, dalam dua puluh tahun baru satu yang terjerat hukum di Kota Singkawang. Ini kesempatan bagi saya sebagai warga Singkawang menyampaikan unek-unek dan akan menjadi tolok ukur kedepannya bagi kinerja Kejati Kalbar,” kata Rudi Wisnu seraya memaparkan daftar kasus yang terhenti padahal cukup bukti dan sudah masuk pro justitia serta semua saksi sudah diperiksa. (Fernando Manurung)

Editor : Christian Bostang Hutagaol