KETUA DPC PBB KOTA SURABAYA : Bubarkan Saja Gugus Tugas COVID-19 Yang Dibentuk PEMKOT Surabaya.

Insert foto: Samsurin ketua DPC PBB Kota Surabaya

SURABAYA,centralberitaid-Tugas gugus tugas itu mensosialisasikan dengan santun aturan aturan protokoler kesehatan agar masyarakat mau mengikuti protap kesehatan, bukan malah melarang melakukan kegiatan memeriakan hari kemerdekaan kita.

“Mensukseskan sosialisasi protokoler kesehatan agar menjadi budaya prilaku baru warga kota surabaya, itu ya harus dengan tidak melarang semua kegiatan ekonomi dan kegiatan ritual atau tradisi.” Kata samsurin. Selasa (11/08/20)

Masih kata Surin, Protokoler kesehatan itu ya dipraktekkan dalam keseharian agar terbiasa dalam kehidupan baru atau tatanan normal yang diharapkan pemerintah saat ini,

“Jangan lantas hidup ditengah pandemi covid -19 masyarakat menjadi trauma. Atau menjadi acuh terhadap kesehatan dirinya.” Ujar Surin

Trauma bisa di akibatkan oleh larangan larangan melakukan kegiatan rutin. Atau
Acuh terhadap kesehatan karena merasa bahwa covid 19 tidak ada. Ini kan jadi percuma dengan dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan covid -19 oleh pemerintah kota surabaya.

Sebelumnya polemik perwali no: 33/2020 menimbulkan kemarahan beberapa orang yang profesi jasa dikota surabaya ini akibat terlalu ketatnya menerapkan tafsir pasal pasal di aturan tersebut. Sehingga organisasi pemerinta daerah ( OPD ) secara beringas menutup dan melarang beberapa kegiatan usaha. Warga surabaya menjadi tidak berpihak kepada kebijakan walikota surabaya.

“Lha wong cari nafkah buat keluarganya kok dilarang. Ya marah. Padahal sudah ada solusi yang bernama “menerapkan protokoler kesehatan.” kata Surin.

Jadi tidak perlu lagi lah mengajari warga kota surabaya mempratekkan protokoler kesehatan. Meraka itu paham dan tahu. Mereka kadang acuh tak acuh terhadap protap ini karena pemerintah kota sendiri yang kaku dalam strategi sosialisasi protokoler kesehatan.
Jadikan protokoler kesehatan itu menjadi prilaku yang baru. Dengan tidak melarang kegiatan apapun. Kalau orang sudah melaksanakan standar protapnya. Berarti kan tidak adalagi istilah takut penyebaran covid-19. Kan mereka sudah cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Atau mereka tak keluar rumah jika kondisi lagi sakit.”Ungkap Surin,

moment menyatukan warga surabaya melalui peringatan Hari kemerdekaan dengan kebiasaan membuat kegiatan kegiatan yang bisa menyatukan atau mewujudkan persatuan dan semangat kebangsaan , nasionalisme. Kok ini malah di larang melalui surat nomor 003.1/7099/436.8.4/2020, dituliskan jika kegiatan semacam itu memiliki risiko yang tinggi penularan Covid-19. Sekarang saya bertanya pada kawan media, kalau kegiatan itu dilakukan dengan protap kesehatan yang penuh kesadaran, lantas resiko mana yang tinggi ?

Beberapa kali risma walikota surabaya turun ke lapangan melihat proyek proyek konstruksi dan ketemu banyak orang pekerja proyek di gelora bung tomo , atau aktifitas pekerjaan proyek saluran dijalan jalan kok gak dilarang, kok tidak muncul larangan beresiko tinggi ?
Kalau gugus tugas pencegahan korona yang dibentuk pemkot surabaya ini menafsirkan secara teknis bahwa protokoler kesehatan itu adalah melarang/ membatasi , ya buat apa di bentuk gugus tugas, bunarkan saja tidak ada gunanya.” Ujar Surin.

Lanjut Surin. Makna protokoler kesehatan itu kan solusi pencegahan dan secara harusnya fardhu ain menjadibkewajiban setiap orang yang hidup dan berada di surabaya harus mempratekkan dalam setiap kegiatannya.

“gimana bisa mensosialisasikan protokoler kesehatan kalau semua aktivitas diperketat dan di larang.” Pungkas Samsurin Ketua DPC Partai Bulan Bintang kota Surabaya. (Bledex)