FW Dan LSM Ungkap Kasus Dugaan Oknum PNS Rangkap Jabatan Sebagai Wartawan, Melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010

MELAWI (Kalbar) Centralberita.id Terkait dugaan oknum PNS merangkap jadi wartawan yaitu salah satu oknum Kepala Dinas di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat mengakui kalau dirinya merangkap jabatan sebagai seorang jurnalis atau wartawan.

Saat ditemui salah satu media yang ada di Kabupaten Melawi yang ingin mengkonfirmasi kebenarannya oknum Kepala Dinas mengatakan bahwa dirinya juga berasal dari media.

“Saya juga media mas, ini kartu tanda anggota saya,” ucapnya seraya memperhatikan KTA nya.

Pasalnya, saat di konfirmasi di kantornya Senin pagi (10/08/2020) dirinya mengatakan dari salah satu wartawan media online.

Hal ini ditanggapi anggota Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (FW-LSM) Kalbar Cabang Melawi Jumain menegaskan Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Disebutkan disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,” jelas Jumain.

Mencermati hal tersebut, Jumain menjelaskan bahwa selayaknya seorang PNS yang semestinya menjalankan Kebijakan Pemerintah termasuk melaksanakan keputusan politik, sangat tidak etis sekali tatkala seorang oknum PNS merangkap jabatan sebagai wartawan yang sudah pasti bertentangan dan bertolak belakang dengan fungsi kedinasan.

“Sementara seorang PNS itu digaji negara untuk mengurusi tugas-tugas kantor sesuai bidang yang ditanganinya,” jelas Jumain.

Ditambahkan Jumain bahkan bisa jadi manakala seorang PNS menjadi wartawan, bukan tidak mungkin terjadi pembocoran rahasia di dalam dinas tempatnya bekerja.

“Selain itu, fungsi sosial kontrol bagi Pers yang sesungguhnya bukan tidak mungkin akan mendapat hambatan dan rintangan.
Atau mungkin oknum PNS tertentu sengaja jadi wartawan sebagai asas manfaat dalam rangka cari selamat,” jelas Jumain.

Selain tertera dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar aturan tersebut.

“Logika berpikirnya sangat mudah, ASN bertugas sebagai pelayan masyarakat, sedangkan jurnalis mengawasi kinerja pemerintahan. Bagaimana mungkin bisa orang yang bertugas sebagai pelayan masyarakat dalam waktu yang sama mengawasi kinerja pemerintahan,”
pungkas Jumain. (Tim Melawi)