Pembebasan Lahan Bermasalah, Ancaman Bagi Perekonomian Warga Perbatasan

SANGGAU (Kalbar), Centralberita.id Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang menggiatkan peningkatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan stimulus berupa modal bagi masyarakat.

Bahkan, Presiden telah memerintahkan seluruh Kementerian di Kabinet kerja jilid II untuk segera mencairkan dana yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga roda perekonomian bisa berputar. Hingga berita ini diturunkan oleh media ini Kamis (13/08/2020).

Namun, perintah Presiden tersebut ternyata tidak sepenuhnya berjalan apa yang diharapkan. Itulah yang dialami oleh sekitar 140 warga perbatasan RI-Malaysia di Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang tanah dan bangunannya yang terdampak pembangunan ruas jalan perbatasan hingga saat ini belum dibayarkan seratus persen oleh Pemerintah melalui Kementrian PUPR RI.

MeLalui Pesan WhatsApp kepada tim media awak media ini Raden Nurdin Ketua Front Pembela Perbatasan mengatakan
ada kebijakan yang tidak singkron antara Presiden dengan Menterinya.

“Ini yang membuat kami bingung, serius tidak sih pemerintah pusat ini terhadap kami warga perbatasan,” ungkap Ketua FPP Raden Nurdin kepada awak media Kamis (13/08/2020).

Akibat belum tuntasnya pembayaran objek tanah dan bangunan terdampak pembangunan ruas jalan di Entikong tersebut, kata Nurdin, banyak warga perbatasan yang sebelumnya memiliki usaha terancam menjadi pengangguran karena belum mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah.

“Inikan jadi persoalan. Mestinya pembangunan yang dilakukan Pemerintah itu sifatnya mensejahterakan kami di perbatasan, bukan sebaliknya malah menyengsarakan,” ungkapnya dengan nada kesal.

Dijelaskan Nurdin, saat ini FPP mengangkat isu, supaya Pemerintah segera menuntaskan pembayaran sisa terdampak pelebaran jalan.

“Bukannya kita tidak memahami kondisi Pemerintah disaat lagi sulit atau lebih fokus menghadapi masalah Covid-19 ini.
Dan kita sebetulnya membantu Pemerintah juga, sekarang kan ada program Pemerintah. Dan sekarang bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi bagi menggairahkan Ekonomi dikembalikan setelah kena corona ini,” tambah Nurdin kembali.

Dijelaskan Nurdin Pemerintah sekarang sudah mulai merencanakan bahkan sudah ada stimulus-stimulus tambahan bantuan keuangan kepada para UKM se-Indonesia.

“Jadi kita rasa di Entikong saat ini kalau memang tidak mau, sama sebenarnya dengan menyelesaikan pembayaran penuntasan sisa objek terkena dampak itu sama dengan mengurus stimulus kepada masyarakat,” tambah Nurdin.

Raden Nurdin berharap Presiden Joko Widodo tidak menutup mata dan telinga atas kondisi yang saat ini dialami masyarakat perbatasan.

“Saat ini kami hanya berharap ke pak Presiden untuk membantu kami mencari jalan ke luar. Kami sangat mendukung pembangunan yang pak Presiden lakukan, tapi jangan sampai merugikan warga perbatasan. Dulunya mereka punya tempat usaha, sekarang sudah digusur , sementara ganti ruginya belum tuntas, inikan ancamam bagi perekonomian warga perbatasan,” jelas Nurdin kembali.

Nurdin juga mengatakan sebagaimana diketahui memang selama ini yang terdampak adalah pelaku usaha, dengan dituntaskan itu otomatis bisa memindahkan ekonomi usahanya kembali, dan juga orang yang bersangkutan yang terdampak itu bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain.

“Misalnya dia mau bongkar rumah atau membangun rumah kembali otomatis kan memberi peluang kerja untuk orang lain nya gitu . Makanya perlu disaat musim Corona ini pemerintah menuntaskan pembayaran, supaya ada peredaran uang dibatasi tadi. Saya rasa itu intinya kita minta ke pemerintah pak Joko Widodo supaya di dalam rangka memberi bantuan kepada masyarakat khususnya diperbatasan Entikong diselesaikan penuntasan pembayaran yang terdampak untuk meningkatkan Ekonomi warga masyarakat didaerah perbatasan,” jelas Nurdin panjang lebar. (Fernando Manurung)

Editor : Christian Bostang Hutagaol