Karantina Pertanian Entikong Kawal Program Utama Kementan di Perbatasan

SANGGAU (Kalbar), Centralberita.id Kostratani merupakan salah satu program strategis Kementrian pertanian dalam pembangunan pertanian. Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.

Program ini merupakan program Kementerian Pertanian dengan pendekartan lebih modern, untuk mendapatkan data real time secara digital dari seluruh wilayah di tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia.

Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam menjawab tantangan penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, Kostratani menjadi penting karena program ini berfungsi sebagai monitoring perkembangan pertanian di seluruh kecamatan di Indonesia.

Melalui Kostratani, dapat diketahui tentang perkembangan pertanian di sebuah kecamatan, seperti potensi pertanian, lahan yang sedang diolah, komdoitas unggulan serta intensitas penggunaan alat dan mesin pertanian.

Bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian Sekayam (14/08/2020) dilakukan Sosialisasi Kostratani dan Pelatihan Pelaporan Program Utama Kementerian Pertanian, yang dilaksanakan oleh Karantina Pertanian Entikong, sebagai perwakilan Kementerian Pertanian di kawasan perbatasan.

Acara tersebut diikuti oleh BPP Entikong dan BPP sekayam serta turut dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Kabupaten Sanggau, Ir. Edi Hartono, MM.

Pada acara tersebut dilakukan praktik oleh para penyuluh untuk pengisian data pertanian kecamatan pada aplikasi yang terhubung pada Agriculture War Room sehingga semua informasi langsung termonitor oleh Menteri Pertanian.

Kepala Karantina Pertanian Entikong, drh. Yongki Wahyu Setiawan, MH, mengungkapkan wilayah perbatasan memiliki potensi luar biasa untuk melaksanakan program pemerintah dari hulu hingga hilir.

Program kostratani yang dicanangkan Kementerian Pertanian berperan sebagai sumber pembangunan pertanian, sumber data secara real time, hingga mencetak pengusaha pertanian berorientasi ekspor di wilayah terluar Indonesia.

“Perbatasan tidak boleh tertinggal, digitalisasi pembangunan pertanian harus kita ikuti. Kita bangun perbatasan melalui sektor pertanian. Pembangunan pertanian di perbatasan kita laporkan ke Kementrian Pertanian, sehingga data ini dapat dijadikan landasan untuk pengambilan kebijakan, hingga akses permodalan, agar wirausaha pertanian berorientasi ekspor dapat tumbuh,” ujar Yongki.

Kabid Penyuluhan Kabupaten Sanggau juga mendorong agar BPP menjadi pusat pembangunan pertanian yang melibatkan seluruh pelaku pertanian yang ada di kecamatan serta mengingatkan peran vital penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian dan membantu peningkatan kesejahteraan petani.

“Penyuluh dan BPP harus bisa melaporkan data secara digital, agar perbatasan tidak tertinggal. Data data inilah yang nantinya akan digunakan menentukan kebijakan untuk kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian di wilayah kita,” tutup Edi. (Fernando Manurung)

Editor : Christian Bostang Hutagaol