CentralBerita.id – Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof.dr.KH. Said Aqil Siroj, MA., meminta pemerintah menunda Perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Said Aqil melalui siaran persnya tanggal 20 Agustus 2020, menyampaikan bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al- mal) masyarakat.

Indonesia tengah menggapai agenda politik, yaitu pilkada serentak 9 propinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya d rencanakan akan dilaksanakan 9 desember 2020. Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah, positif terjangkit covid-19.

Oleh karena itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama perlu menyampaikan sikap berikut:

1. Meminta kepada komisi pemilihan Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari kosentrasi orang dalam jumlah banyak dalam keseluruhan tahapannya.

2. meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

3. Selain itu, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali rekomendasi konferensi besar Nahdlatul uUlama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Redaksi