Wartawan Media Purna Polri Buat Pengaduan ke Polres Melawi Akibat Dirinya Diancam

MELAWI (Kalbar), Centralberita.id Joni Julianto yang berprofesi sebagai wartawan di salah satu media nasional Media Purna Polri datang ke Mapolres Melawi untuk membuat pengaduan atas ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan dari seorang pengusaha penambang pasir berinisial (SB) alias (AP).

“Saya sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak kepolisian terutama Polres Melawi yang tanggap atas pengaduan saya dan pihak penyidik akan segera menangani masalah ini,” ungkap Joni pada Minggu (25/10/2020).

Menurut penyampaian Joni bahwa kronologisnya saat dirinya bersama seorang teman J sedang minum kopi di Cafe Tugu Juang, saat itu dirinya dan rekan J, ngobrol membicarakan komunitas motor king. Saat tengah ngobrol tiba-tiba datang pengusaha tambang pasir SB, alias AP yang notabene nya adalah pengusaha tambang Pasir ilegal di Nanga Pinoh dengan spontan, oknum pelaku menunjuk tangan ke arah Joni dengan dan mengancam Joni.

“Gara-gara pemberitaan kau aku di periksa, berita pasir itu, kau ku bunuh,” ancam AP kepada Joni.

Joni menjelaskan nyaris terjadi baku hantam antara Saibun dengannya, namun sempat di lerai oleh beberapa pengunjung yang tengah ngopi di cafe tersebut.

Saat di wawancara para awak media Joni Julianto mengatakan dirinya menduga terkait pemerintaan tambang pasir ilegal.

”Berawal dari pemberitaan nya tentang aktivitas tambang pasir di sungai Melawi yang di duga kuat ilegal beberapa waktu lalu, sehingga salah satu pengusaha tambang Pasir di lakukan pemeriksaan oleh Polres Melawi, di duga kuat tak mengantongi ijin resmi (IUP) sebagaimana di ataur dalam UU Minerba,” ungkap Joni.

Korwil Forum Wartawan dan LSM Kalbar Zona Melawi Herry Harjomo didampingi
beberapa awak media mengatakan bahwa pihaknya berharap masalah ini bisa di diselesaikan secara baik dan profesional agar tidak ada menyimpan rasa dendam diantara kedua belah pihak.

“Kepada seluruh elemen masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa harusnya diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperoleh hak jawab dan koreksi bukan mengancam dan mengintimidasi wartawan,” pungkas Herry Harjomo. (Supardi N/CB. Hutagaol)