Di Duga ada Pungutan Rp. 30 juta, di Desa Singojuruh.

BANYUWANGI, Centralberita.id _ Sangat Mengejutkan, Kali ini Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa/Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi angkat bicara soal keterlibatan Kepala Desa (Kades) Singojuruh tentang dugaan pungutan Rp. 30 juta atas transaksi tanah kapling.

” Jika kabar itu benar maka akan kami tindak lanjuti, namun sebelumnya kami akan melakukan klarifikasi kepada kepala desa atas kabar tersebut, jika nanti terbukti melakukan hal itu maka kami akan gelar rapat bersama semua anggota BPD untuk mengambil sebuah keputusan, ” kata Ketua BPD Desa Singojuruh, Selo Wibisono kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).

Selo, sapaan akrabnya menegaskan bahwa selama ini, di Desanya sama sekali tidak ada produk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang tanda jasa.

” Selama ini di Desa Singojuruh tidak ada yang namanya Perdes tentang penerimaan tanda jasa. Jika ada pungutan atas nama kepala desa yang mengatakan itu tanda jasa yang tidak ada perdesnya itu merupakan sebuah kesalahan, ” jelasnya dengan tegas.

Perlu di ketahui, nilai transaksi tanah kapling, di wilayah Desa/Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi mencapai Rp. 30 juta itu. Namun, nominal yang cukup fantastis tersebut diminta oleh Kades Singojuruh dengan dalih menjanjikan membantu kepengurusan ijin peralihan irigasi dan ijin lainnya saat berada di cafe, wilayah Genteng.

” Kalau uang itu dengan janji untuk pengurusan ijin irigasi itu tidak benar, karena itu bukan ranah kepala desa terkait irigasi, namun uang itu di berikan pada saat terjadi transaksi jual beli, ” terang Kades Suharto.

Lanjutnya lagi, kata Suharto bahwa,
” Uang itu adalah tanda jasa karena terjadi jual beli lahan, masak ketika diberi kita tolak, perlu di ketahui bahwa tanah itu mengalami sengketa lama sekali, ” Jelas Suharto. (Oni/ Rhm)