Koordinator BPD Kec. Singojuruh, Angkat Bicara, Tidak Ada Payung Hukum, Uang Tanda Jasa Termasuk Pungli

BANYUWANGI, Centralberita.id _ Menyambung pemberitaan kemarin terkait adanya Dugaan Pungli yang ada di salah satu desa di Kecamatan Singojuruh, Koordinator Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, Adi Cahyono, S.Sos, SH, MH menyebut bahwa, jika terdapat pejabat pemerintah di tingkat Desa menerima jasa yang tidak dilengkapi payung hukum, sama saja dengan pengutan liar (pungli).

Hal tersebut seperti yang terjadi atas terjadinya polemik dugaan pungutan yang dilakukan Kepala Desa Singojuruh atas transaksi tanah kapling senilai Rp. 30 juta yang berlokasi di depan Puskesmas Singojuruh.

Adi Cahyono, S.Sos, SH, MH, selaku Kordinator BPD Kecamatan Singojuruh yang juga sebagai advokat memberikan sebuah pandangan hukum agar masyarakat dan Kades berhati-hati, dan tidak terjebak dalam sebuah pungutan liar yang banyak terjadi akhir – akhir ini.

“Pada dasarnya sebuah pungutan yang dilakukan pejabat dalam hal ini Kepala Desa itu harus mempunyai dasar hukum yaitu Perdes. Dan perdes itu dalam perumusannya pasti mendapat persetujuan oleh BPD,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (5/2/2021)

Masih menurut Adi, bahwa jika ada kepala Desa yang menerima tanda jasa itu kurang tepat, dan termasuk pungli.

“Kalau berbicara jasa sama halnya hadiah, namun jika ada kepala desa yang menerima jasa, apalagi itu tanpa ada payung hukumnya itu jelas pungutan liar, apalagi jabatan kepala desa sangat melekat pada diri seseorang tersebut. Jadi kalau ada bahasa tanda jasa itu tidak tepat,” imbuhnya

Dalam Kesempatan ini, Adi Cahyono juga berpesan kepada seluruh kepala desa agar berhati hati dalam menerima sesuatu agar tidak terjebak pungutan liar.

“Menerima sesuatu yang bukan haknya atau tanpa ada payung hukum itu masuk katagori gratifikasi yang dijelaskan dalam undang undang tindak pidana korupsi, jadi saya berharap bagi para kepala desa harus sangat berhati hati agar tidak terjebak dalam hal teesebut,” pungkasnya.

Nilai transaksi tanah kapling, di wilayah Desa/Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi mencapai Rp. 30 juta itu. Namun, nominal yang cukup fantastis tersebut diminta oleh Kades Singojuruh dengan dalih menjanjikan membantu kepengurusan ijin peralihan irigasi dan ijin lainnya saat berada di cafe, wilayah Genteng.

” Kalau uang itu dengan janji untuk pengurusan ijin irigasi itu tidak benar, karena itu bukan ranah kepala desa terkait irigasi, namun uang itu di berikan pada saat terjadi transaksi jual beli, ” ucap, Kades Suharto.

” Dan uang itu adalah tanda jasa karena terjadi jual beli lahan, masak ketika diberi kita tolak, perlu di ketahui bahwa tanah itu mengalami sengketa lama sekali, ” imbuh Suharto dengan tegas. (Oni/ Rhm)