Yayat Angkat Bicara Atas Kasus Tersangka Tiga Oknum Wartawan Yang Di Duga Melakukan Pemerasan Di SPBU Jalan Lintas Melawi Sintang

SANGGAU (Kalbar), Centralberita.id Menyikapi kejadian atas penangkapan ke tiga oknum Wartawan yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah satu SPBU 64 786 16 yang beralamat di jalan lintas Melawai Kabupaten Sintang, Yayat Darmawi SE, SH,MH selaku Dewan Presidium FW-LSM KAL-BAR angkat bicara akan permasalahan ini.

Kasus tersebut sangat menarik katanya dalam diskusi publik di salah satu grup WhatsApp, untuk mencari simpul yang kusut harus ada yang bisa melepaskannya. Dalam waktu dekat, ketua Presidium FW-LSM Kal-Bar akan mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri jejak kasus tersebut.

Dalam hal ini, ada unsur apa pihak SPBU 64 786 16 sehingga ketiga oknum Wartawan tersebut mendatanginya.

“Seperti pepatah mengatakan kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap. SPBU tersebut harus jadi objek utama didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh tim investigasi dan satgas dari FW-LSM Kal-Bar nanti,” katanya.

Menurut Yayat, sudah jelas aturan yang diberikan Pemerintah melalui Undang-Undang dan Perpres maupun Pertamina didalam melakukan penjualan di dalam Stasiun Pengisian Bakar Minyak (SPBU) semua itu sudah di atur.

“Kenapa dilanggar. Ada apa aparat? kenapa diam tidak ada satu pun pemilik SPBU yang di proses secara hukum. Apa hukum sudah tumpul keatas, tajam ke bawah. Ini harus jadi PR untuk aparat penegak hukum secara khusus Polres Sintang,” katanya.

Yayat juga menjelaskan Pertamina juga harus bisa meningkatkan peran serta masyarakat seperti LSM dan Media dalam memberikan laporan dan sosial control terhadap SPBU Nakal tersebut seperti dugaan pelanggaran dan aturan yang dilakukan oleh Lembaga Penyalur (SPBU).

Yayat meminta kepada pihak Pertamina untuk memberikan Sanksi kepada SPBU yang bandel terutama yang menyalurkan BBM subsidi atau menjual minyak ke luar dari wilayah Kabupaten Sintang.

“Dalam pasal 55 UU Migas No 22 Tahun 2001 menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” jelasnya kembali.

Ketua FW-LSM Kalbar meminta dilakukan OPP yang dilakukan bersama dengan pihak Kepolisian dan Direktorat Metrolog Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap SPBU tersebut dengan memeriksa kelengkapan perizininan SPBU, spesifikasi BBM yang dijual di SPBU, Tera dispenser SPBU serta Keselematan dan Kesehatan Kerja dan pengelolaan lingkungan. (FM/CBH)