GPMI Akan Demo Sekda Sultra ,Terkait Dugaan Korupsi 1 Miliar Area Parkir

SULTRA,CentralBerita.id – GPMI (Gerakan Persarauan Mahasiswa Indonesia) menyerukan aksi demostrasi, rencana aksi diagendakan pada Selasa, 5 Aril 2021. Dalam keterangan persnya Budi Handranata menyatakan “aksi ini bertujuan baik dan sangat positif, kami yakin negara mendukung kami juga seluruh rakyat indonesia pastinya mendukung untuk mendesak pihak-pihak terkait, agar menyelesaikan dugaan korupsi pada sekretariat daerah Provinsi Sultra dalam hal ini Sekda Sultra selaku PPK dan CV. BG sebagai kontraktor pelaksana dengan dugaan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah, di duga di sebabkan karena kekurangan volume, atau di duga tidak sesuai dengan rencana yang tertuang dalam kontrak, hal ini sesuai dengan temuan BPK RI”.

Dugaan korupsi CV. BG Penataan Area Parkir kantor Gubernur Dengan anggaran sekitar Rp.1.105.465.672, di duga ada indikasi korupsi di karenakan adanya kekurangan volume berdasarkan Hasil PHP BPK RI tahun anggaran 2019. Persoalan ini akan mereka bawa pada Kejati Sultra, DPRD Sultra, dan Ombudsan Sultra. Dan selanjutnya GPMIbakan sambangi KPK RI. “ kami akan laporkan ini pada Ombudsman Sultra, Kejati Sultra, DPRD dan selanjutkan akan kami bawa di KPK” Ujar Budi.

Dalam keterangan Rilis Persnya Budi Menerangkan
“ Penataan Area Parkir Kantor Gubernur dilaksanakan oleh CV BG, berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/7436 tanggal 2 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp1.965.480.000,00 selama 30 hari kalender mulai 2
Desember s.d. 31 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%
melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/7436 tanggal 31
Desember 2019. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui SP2D
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK
yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume
pada pekerjaan galian tanah total sebesar.Rp.1.105.465.672,00. Direktur CV. BG untuk segera mengembalikan dugaan kerugian negara dari pekerjaan tersebut. Di duga telah merugikan negara sebesar Rp.105.465.672,00 dan kami meminta kepada pihak berwajib agar segera memanggil dan memeriksa di rektur CV. BG.”

Budi Handranata selaku koordinator Lapangan menerangkan “Sekda selaku PPK dan direktur CV. BG selaku kontraktor pelaksana di duga telah melanggar :
1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1 angka 22 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.“
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 1 angka 15

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.“
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Penjelasan pasal 32 ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik.

“Apabila tuntutan kami tidak di indahkan oleh pihak terkait di Sultra, dan Sekda juga Direktur CV. BG tidak mengembalikan dugaan kelebihan pembayaran maka kami akan mendatangi KPK RI” ujar budi.
( AL,Nawir )

Tinggalkan Balasan