Patologi Birokrasi Cenderung Perilaku Korupsi

BANYUWANGI, Centralberita.id _ Patologi birokrasi dipahami sebagai kajian dalam ilmu administrasi publik untuk memahami berbagai penyakit yang melekat dalam suatu birokrasi sehingga menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi.

Beberapa bentuk patologi birokrasi tersebut kemudian terkait dengan perilaku korupsi. Sebagai salah satu unsur dalam berjalannya pemerintahan, birokrasi memiliki modus tersendiri dalam praktek korupsi. Hal ini tak lepas dari kewenangannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. Di antara sekian banyak modus, dua yang paling banyak diterapkan yakni pembengkakan anggaran dan suap.

 

Pembengkakan anggaran (budget-maximizing behavior) adalah penyakit birokrasi yang menggejala secara luas di Indonesia. Fenomena pembengkakan anggaran dapat ditemui dengan mudah hampir pada setiap birokrasi publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam perencanaan anggaran, pejabat birokrasi cenderung mengusulkan anggaran jauh melebihi kebutuhan nyata yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan praktik pembengkakan anggaran terjadi dalam birokrasi publik.

Pertama, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan sebuah kegiatan maka semakin besar pula insentif yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan. Ketika anggaran bisa dibengkakkan, maka selisih antara besaran anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan realisasi biaya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan juga akan menjadi semakin besar. Selisih ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pejabat yang berwenang, sebagian “disetor” pada atasan, sebagian lagi dibagikan pada rekan sejawat dan juga tim bawahannya. Proses bagi-bagi ini diharapkan dapat meningkatkan “value” dirinya di lingkungan kerja dan dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Kedua, dalam birokrasi publik tidak ada hubungan yang jelas dan langsung antara biaya (cost) dan pendapatan
(revenue). Tidak seperti mekanisme pada perusahaan swasta yang biaya dan pendapatannya memiliki hubungan langsung dan membuat mereka memiliki insentif untuk memperkecil biaya, pada birokrasi publik justru insentif untuk memperbesar biaya sangat besar. Manifestasi dari upaya memperbesar costini adalah dengan membengkakkan anggaran. Bagi birokrasi, anggaran merupakan kekuatan penggerak (driving force), sebagaimana laba merupakan driving force bagi perusahaan swasta.

Ketiga, pada proses perencanaan anggaran terdapat tradisi untuk selalu memotong anggaran yang diusulkan. Instansi yang memiliki peran dalam penentuan alokasi anggaran daerah, seperti Bappeda maupun DPRD dan instansi lainnya, sering melakukan pemotongan anggaran tanpa alasan yang jelas.

Tidak adanya standar pembiayaan dalam penyelenggaraan layanan publik membuat situasi seperti ini sering terjadi. Akibatnya, para pejabat birokrasi sering kali membengkakkan
anggaran, karena meskipun mereka telah membuat anggaran yang sangat rasional pada akhirnya dipotong juga. Praktek semacam ini tentu sangat merugikan karena cenderung memotivasi birokrasi untuk membengkakkan anggaran dan justru menghukum birokrasi yang membuat anggaran secara rasional dan wajar.

Penanganan tindak pidana korupsi yang seeing ditangani oleh Polri terkait dengan pengelolaan anggaran sebagian besar dilakukan dengan modus sebagai berikut:
1. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)
3. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi
4. Bantuan fiktif
5. Penyelewengan dana proyek
6. Proyek fisik fiktif (jalan, jembatan, kantor, sekolah)
7. Manipulasi hasil peneriman penjualan, penerimaan pajak dan retribusi
8. Daftar gaji atau honor fiktif
9. Manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik
10. Pemotongan dana bantuan (inpress dan banpress)
11. Manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan
12. Manipulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi
13. Pembayaran fiktif makan dan minum

Dari semua modus itu, pengadaan barang dan jasa, penyelewengan dana proyek dan pemotongan dana bantuan sosial merupakan modus sering terungkap dalam proses penyidikan tindak pidana. Hal ini bukan berarti modus yang lain tidak pernah terjadi, namun hal ini terkait erat dengan kemampuan yang tidak mungkin untuk mengungkap keseluruhan perkara korupsi, disinilah peran aparat penegak hukum lain menjadi sangat penting dalam rangka mengisi kekurangan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. (Oni)

Penulis : Alex Budi Setiyawan,SH.MH.)
(Pengamat Kebijakan Pemerintah)

Tinggalkan Balasan