Masyarakat Kelurahan Benua Nirae Kota Kendari, Mengepung Kantor Camat Abeli

KENDARI, SULTRA _ Sejumlah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor camat Abeli, Kota Kendari. Jumat, 23/04/2021.

Aksi tersebut disebabkan oleh adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh segelintir orang yang memasuki lembaga lembaga yang ada di kelurahan Benua Nirae diketahui segelintir orang tersebut berstatus Kepala RW dan kepala RT mereka terkafer di pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Kelurahan Benua Nirae. Sesuai dengan regulasi bahwa salah satu fungsi RW/RT adalah seharusnya mengawasi program yang dikelola oleh BKM termaksud pengelolaan anggaran. Namun yang terjadi kepala RW dan RT menduduki jabatan yang sama yakni kepala RW menjabat sebagai kordinator BKM dan Kepala RT menjabat sebagai Pengurus KSM.

Cute Abeli selaku kordinator lapangan mengatakan, berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa dan Lemabag Adat dan PERWALI NOMOR 7 tahun 2011 tentang lembaga kemasyarakatan sebagaimana pengurus lembaga tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarkatan lainya dan bersifat perorangan serta tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga lainya. Namun yang menjadi penyesalan, Kepala Lurah Benua Nirae yang dimana hari ini sebulumnya telah dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin dan mengakomodir masyarakat dianggap tidak efektif dalam mengemban amanah karena dinilai tidak mampuh membijaki persolan tersebut.

Mirisnya kepala Lurah Benua Nirae dengan leluasa mensahkan dan menandatangani SK pengurus LPM dan BKM Benua Nirae tanpa melihat syarat dan regulasi yang ada. Padahal, dalam penyusunan struktur BKM dan LPM telah didasari oleh petunjuk teknis Pengembangan badan keswadayaan masyarakat dan lembaga keswadayaan masyarakat yang diterbitkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral cipta Karya. Namun, penetapan yang diambil oleh kapala Lurah Benua Nirae bertolak belakang dengan regulasi yang ada.

Kepala Lurah Benua Nirae terkesan sepihak dan masyarakat merasa terkucilkan. Awal mula pembentukan LPM dan BKM bersifat tidak transparan, Pemerintah Kelurahan sama sekali tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembentukan LPM dan BKM Kelurahan Benua Nirae, melainkan secara spontan menentapkan ketua LPM dan BKM yang bersifat aklamasi. Dalam peraturan yang berlaku seharusnya Pemerintah Kelurahan mensosialisasikan terlebih dahulu terkait pembentukan LPM dan BKM. Sebab, sesuai regulasinya bahwa pemilihan/penetapan LPM

dan BKM di pilih secara musyawarah dan mufakat hingga melalui demokrasi. Masyarakat menilai bahwa, Kepala Lurah Benua Nirae terkesan menguntungkan kepentingan pribadi dan beberapa orang saja tanpa melibatkan masyarakat setempat

Lanjut Cute Abeli selaku Ketua Bidang Eksternal BEM UHO 2021,
” dari persolan tersebut mirsnya Kepala Lurah Benua Nirae beralibi bahwa ia tidak tahu manahu persoalan pengesahan SK tersebut pada saat dikonfirmasi oleh masyarakat, selanjutnya saat kami mengkroscek SK yang telah di sahkan oleh Kepala Lurah Benua Nirae ternyata yang terjadi di lapangan ia Bertanda tangan di SK tersebut, ” pungkasnya.

Hal ini menimbulkan keresahan-keresahan yang terjadi dilingkup masyarakat di Kelurahan Benua Nirae, maka dengan ini kami masyarakat dan pemuda Benua Nirae yang tergabung dalam Forum masyarakat Benua Nirae Menggugat menyatakan sikap menuntut

1. Mendesak kepada Walikota Kendari untuk segera Mencopot jabatan Kepala Lurah Benua Nirae Sebab, kami nilai tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, tidak profesional dan tidak menjunjung tinggi sifat Indenpenden dalam menjalankan tugas.

2. Meminta kepada Walikota Kendari untuk memberikan sanksi terhadap Kepala Lurah Benua Nirae.

3. Mendesak kepada DPRD Kota Kendari untuk segera ambil sikap, melakukan sidak, dan menggelar RDP beserta pihak terkait. Sebab, Kepala Lurah Benua Nirae diduga terindikasi Nepotisme terhadap pengelolaan anggara BKM sebasar 300 juta rupiah.

4. Meminta kepada Camat Abeli untuk memberikan klarifikasi terkait Blunder yang dilakukan oleh Kepala Lurah Benua Nirae.

” Jika keempat point tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami pastikan akan berunjuk rasa Jilid II dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi sekaligus Memboikot kantor Lurah Benua Nirae, ” tutup Cute Abeli yang juga kader PMII (Ketua 3 Komisariat PMII UHO). (Nawir)