GPMI, Periksa Eks Pangdam XIV/ Hasanudin (Inisial ASR) Tutup PT. TSM

SULTRA, Centralberita.id _ Gerakan Persarsatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI), menyerukan aksi Demontrasi atau aksi damai, mengajak seluruh kader agar bersama-sama turun kejalan pada hari Rabu, 28 April 2021 mendatang, dengan membawa beberapa tuntutan yaitu Dugaan Illegal Mining PT. Tribuana Sukses Mandiri (TSM), GPMI menduga Perusahaan yang menggarap Nickel tersebut Sudah cacat secara hukum sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari, pasalnya PT. TSM (Tribuna Sukses Mandiri) adalah hasil akusisi dari PT. TMS (Tonia Mitra Sejahtera) dengan di palsukanya tanda tangan Pemilik saham M. Lutfi merupakan menteri perdagaan dan Ali Said, yang telah di buktikan berdasarkan uji leb Forensik Makasar. dengan terdakwah Ardiansyah Tamburaka, Amran Yunus, Maha Setiawan dan kalbi. hal tersebut memicu panambangan illegal yang selama ini di lakukan oleh PT. TSM di karenakan gunakan dokumen yang cacat secara hukum.

kami mengajak segenap kader Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) agar bersama-sama turun ke jalan untuk meminta kepada Polda Sultra dan Dinas ESDM Sultra agar segera menutup dan menghentikan Aktifitas PT. TSM, karena dokumen yang di gunakan untuk menambang cacat secara hukum yakti terjadi akusisi secara illegal dari PT. TMS (Tonia Mitra Sejahteta) Menjadi PT. TSM (Tribuana Sukses Mandiri) pada saat RUPSLB 16 januari 2017 dengan di palsukanya tanda tangan M. Lutfi yang merupakan mentri Perdagangan dan Ali Said. hal tersebutlah yang memicu penambangan Illegal, dan sampai saat ini perusahaan tersebut masih terus menggarap tanah di Nickel di kabupaten Bombana Sulawesi tenggara.

Kami duga PT. TSM menggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatakan bahwa,
” Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), ” ujar Alfin Dewan Pembina GPMI.

GPMI juga akan Meminta Pengadilan Negeri Kendari agar menghadirkan Eks. Pangdam XIV/Hasanudin inisial ASR atas dugaan Abuse Of Power Penyalagunaan kekuasaan pejabat negara. sebagaiamana dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU/30/2014 disebutkan dengan jelas bahwa ayat (1) badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang; ayat (2) larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang.

” kami mendesak pengadilan Negeri Kendari agar segera menghadirkan Mantan Pangdam Hasanudin dengan inisial ARS, karena akusisi perusahaan tersebut terjadi di kantor BIN Sultra. sebagaimana kesaksian Ardiasyah Tamburaka di Pengengadilan Negeri kendari, maka apabila itu benar, ASR kami duga kuat telah melakukan Abuse of power atau penyalaguaan kekuasaan sebagaimana dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU/30/2014 disebutkan dengan jelas bahwa ayat (1) badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang; ayat (2) larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.” Terangnya.

Tututan terakhir GPMI adalah meminta Polda Sultra segera periksa Notaris Rayan karena tidak memiliki prinsip kehati hatian dalam menerbitkan akta 75 tahun 2019, dan di duga melanggar pasal 263 ayat 2 dan pasal 266 dimana unsurnya membuat surat palsu.
Kami meminta dengan tegas agar polda sultra segera memanggil dan memeriksa Notaris Rayan karena tidak memiliki prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan akta 75 tahun 2019 dan kami duga melakukan tindak pidana pasal 263 ayat 2 dan pasal 266 pemalsual surat. kami sangat serius dan akanbterus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Tegas Alfin Pola MANTUM GPMI. (Nawir)

Tinggalkan Balasan